Rektor UI Rangkap Jabatan, DPR Minta Nadiem Turun Tangan

Masih menurut Himmatul, Ari Kuncoro melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sebab, katanya, pejabat pelayanan publik dilarang merangkap jabatan.

"Rangkap jabatan tersebut juga melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 17 huruf a UU tersebut, dijelaskan pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris. Sebagai perguruan tinggi negeri yang berjenis Badan Hukum, UI adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik sehingga rektor dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris," kata dia.

Himmatul melanjutkan rektor UI juga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Seperti UU Nomor 25 Tahun 2009, menurutnya, Ari Kuncoro melakukan pelanggaran karena merangkap jabatan.

"Menjabat sebagai komisaris, yang merangkap sebagai pejabat lain juga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pada pasal 33 UU itu, menyebutkan anggota komisaris dilarang rangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan," ujar Himmatul.

Rektor UI Ari Kuncoro yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN mendapat sorotan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ombudsman pun menduga MWA UI juga melakukan maladministrasi.

Awalnya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan seseorang yang menjabat sebagai rektor UI tidak boleh rangkap jabatan. Sebab, hal ini sesuai aturan yang berlaku.

Karena ada rangkap jabatan ini, dia pun mempertanyakan kewenangan MWA UI saat menyeleksi calon rektor. Najih mengatakan MWA UI dimungkinkan juga melakukan maladministrasi.

"Berkenan dengan itu, nah ini yang perlu ditelusuri, sebenarnya yang melakukan maladministrasi itu. Kalau kemudian terbukti bahwa apa yang ditemukan oleh informasi di media itu benar, maka yang perlu kami pertanyakan adalah siapa ini pelaku maladministrasi. Apakah MWA ketika proses seleksi seorang calon rektor, atau rektornya sendiri yang tidak memberi informasi lengkap. Nah itu yang perlu ditelaah, begitu," kata Najih, Kamis (1/7/2021).

Najih melanjutkan Ari Kuncoro harus menjelaskan kepada publik tentang statusnya. Hal ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Dia mengatakan Ari Kuncoro harus mundur di salah satu jabatannya bila memang benar melakukan maladministrasi. MWA UI pun, sambungnya, tidak boleh diam terkait polemik Ari Kuncoro ini.

"Jika benar melanggar statuta, ya kan berarti tidak memenuhi syarat. Ada syarat yang tidak dipenuhi oleh seorang rektor, juga ada larangan yang kemudian dilanggarnya. Maka, secara moral saya kira itu wajar kalau dia harus mendudukkan posisi pada tempat yang sebenarnya. Mundur salah satu, apakah di komisaris bank itu atau jabatan rektornya, kan begitu," kata dia.