Rencana Bioskop Beroperasi Kembali di Jakarta, Begini Kata Tim Pakar

Doni mengaku sempat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunda pembukaan kembali bioskop pada Juli lalu. Ia melakukan itu karena Satgas Penanganan COVID-19 ingin melakukan kajian terlebih dahulu.

“Hari Rabu kami bertemu karena kajian oleh Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 telah selesai dilakukan. Hasil kajian itu diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” ujar Doni, yang juga kepala BNPB itu, dalam keterangan tertulis, Rabu malam, 26 Agustus 2020.

Doni berharap pembukaan kembali bioskop nanti tidak menyebabkan terjadi peningkatan angka penularan COVID-19. Sebab, pemerintah ingin agar para pelaku industri kreatif yang sudah hampir enam bulan tidak bekerja bisa kembali beraktivitas namun tidak terpapar virus corona.

“Pemerintah sangat sadar bahwa perintah konstitusi untuk melindungi keselamatan segenap warga, tidak hanya terbatas melindungi dari ancaman COVID-19, tetapi juga jangan dari ancaman ekonomi,” kata dia.

Doni juga meminta agar rencana pembukaan kembali bioskop direncanakan secara matang, dan diawasi pelaksanaannya secara ketat. Ia meminta Anies mengajak wartawan melihat langsung persiapan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam rencana pembukaan kembali bioskop.

“Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo memang antara rem dan gas harus seimbang. Kita tahu industri film dan bioskop memberikan dampak ekonomi yang besar, tetapi jangan sampai juga mengorbankan masalah kesehatan,” kata dia.

Tak hanya itu, Doni juga meminta Gubernur DKI menindak tegas kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan. “Masyarakat tentunya bisa juga menjadi pengawas. Apabila melihat ada pelanggaran protokol yang dilakukan pengelola bioskop, silakan laporkan ke Satgas, maka kami akan mencabut izin dari bioskop yang melanggar protokol itu,” tutur Doni.

Ketua Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kajian telah dilakukan selama beberapa minggu terakhir, terhadap kemungkinan pembukaan kembali bioskop dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Wiku menjelaskan pembukaan bioskop harus memperhatikan aspek kesehatan secara ketat serta melalui tahapan prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi.

“Dalam prakondisi ini, harus dipastikan tentang kesiapan fasilitas itu sendiri, fasilitas pendukungnya, dan juga dalam penyelenggaraan, termasuk masyarakat itu sendiri,” ujar dia.

Wiku menyebutkan tahapan berikutnya adalah mengenai aspek timing. “Kapan itu akan dibuka,” kata dia.

Wiku menekankan semua aktivitas yang akan dibuka perlu dipersiapkan dan diperhitungkan secara matang. Pada tahapan prioritas, pelaku yang berkepentingan perlu melihat prioritas sektor maupun dalam konteks fasilitas yang akan dibuka. Kemudian, tahapan koordinasi serta monitoring dan evaluasi (monev).

Sementara, Anies mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai kajian, termasuk dengan melihat protokol yang diterapkan di negara lain. Salah satunya yang dilakukan Cinemasafe di Amerika Serikat. Protokol kesehatan yang diterapkan antara lain pemesanan tiket harus secara daring, dan selama menonton tidak boleh membuka masker.

Jumlah penonton pun dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas dengan ada jarak antara satu penonton dengan yang lain. Filtrasi udara harus dibuat sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan penularan COVID-19.

“Studi yang dilakukan oleh Technical University of Berlin membandingkan auditorium bioskop dengan ruang perkantoran untuk risiko penularan COVID-19. Studi ini menyimpulkan dua faktor yang membuat bioskop lebih aman adalah karena penonton bioskop lebih sedikit berbicara dan sistem ventilasi yang berbeda,” kata Anies.