2 Capres Siasati Pengangguran dan Sarjana yang Kerja Beda dari Jurusan

01 Des 2018, 15:38 WIB

Unsplash/Hj Barraza

Artikel ini merupakan jawaban dari pertanyaan terpilih yang masuk ke fitur #MillennialsMemilih by IDN Times. Bagi pembaca yang punya pertanyaan seputar Pilpres 2019, bisa langsung tanyakan kepada redaksi IDN Times.

Yogyakarta, IDN Times – Dari sekian banyak kiriman yang masuk ke platform tanya-jawab Pemilu #MillennialsMemilih, ada satu pertanyaan yang cukup menarik perhatian di meja redaksi. Pertanyaan kiriman Reggi Aryunadi itu berbunyi seperti ini:

Pengen tahu, bagaimana pendapat kedua paslon mengenai pengangguran di Indonesia dan lulusan universitas yang bekerja di luar bidang ilmu yang didalaminya. Dalam masalah ini, dunia pendidikankah yang kurang efektif? Atau dunia profesional yang terlalu kejam?

Meski dilaporkan menurun sebanyak 2 persen (data BPS Mei 2018), pengangguran masih menjadi momok yang menakutkan bagi anak muda dan angkatan kerja Indonesia.

Dari laporan BPS, hingga Februari 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13 persen dari total 133,94 juta orang angkatan kerja.

Jika diurut berdasarkan lulusan mana yang paling banyak menyumbang pengangguran maka SMK berada di posisi teratas dengan 8,92 persen diikuti Diploma I-III (7,92 persen), SMA (7,19 persen), Universitas (6,31 persen), SMP (5,18 persen), dan SD (2,67%).

Untuk mengetahui apa rencana Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi untuk mengatasi masalah pengangguran terdidik dan sarjana yang mencari rezeki di bidang yang tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya, kami mengutus reporter Teatrika Putri dan Irfan Fathurohman untuk menyambangi dua pentolan dari masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

1. Kubu Jokowi mengklaim pemerintah selama ini telah merevitalisasi Balai Latihan Kerja

pexels.com/ Pixabay

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Chaniago, mengatakan bahwa di tahun 2018 pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah merevitalisasi seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia.

"Pemerintah melalui Kemenaker. Gunanya untuk meningkatkan skill teman-teman yang tidak memiliki sekolah formal," kata Irma di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Pada 2019 nanti, lanjut Irma, pemerintah akan membangun 1.000 BLK komunitas. Nantinya, BLK komunitas tersebut akan berdiri di pesantren-pesantren. Harapannya, lulusan pesantren tidak hanya memiliki pengetahuan agama, dan pengetahuan umum, tapi juga memiliki keahlian tambahan.

2. Jokowi mengusahakan agar angkatan kerja dapat magang di korporasi besar

IDN Times/Margith Juita Damanik

Menurut Irma, Pemerintah melalui Kemenaker juga sudah melakukan program pemagangan di seluruh perusahaan-perusahaan besar. Itu diperlukan supaya tenaga kerja di Indonesia kian terampil setelah program berakhir.

"Teman-teman yang sudah magang di perusahaan-perusahaan besar ini, nantinya bisa bersaing di pasar bebas tenaga kerja nasional maupun internasional," ujar dia.

Namun Irma tidak menjelaskan perusahaan besar mana yang sudah menjalani program magang dengan Kemenaker ini.

3. Mendorong kerja di luar negeri dengan membebaskan sejumlah biaya

Unsplash/Bonnie Kittle

Selanjutnya, Irma menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah membuat UU Buruh Migran untuk membebaskan biaya ke luar negeri. Sehingga, bagi yang ingin bekerja di luar negeri tidak dipungut biaya.

"Untuk kesehatan maupun pendidikannya sudah di subsidi oleh pemerintah," terang Irma.

4. Prabowo-Sandi juga menawarkan program magang sebagai salah satu solusi

Ilustrasi suasana event Google Indonesia

Di lain pihak, kubu Prabowo-Sandi menyayangkan banyaknya lulusan universitas yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang didalaminya saat kuliah.

Ironisnya, untuk mengatasi hal tersebut, tim sukses Prabowo-Sandi juga menawarkan solusi yang sama: magang.

"Prabowo-Sandi akan memperbaiki kondisi [pengangguran terdidik]. Caranya, dalam jangka pendek, antara lain dengan membuat program magang yang aktraktif bagi perusahaan, misalnya melalui insentif pajak,” ujar Tim Direktorat Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dradjad Wibowo.

5. Mempermudah funding untuk startup dan pelatihan dengan dana APBN (baca: BLK)

unsplash.com/@ricaros

Selain itu, lanjut Dradjad, Prabowo-Sandiaga berencana memperbanyak jumlah pengusaha muda dengan mempermudah proses pembiayaan bagi perusahaan startup sehingga mendorong ekonomi digital dan industri kreatif.

"Pendidikan vokasi dan pelatihan juga akan didorong dengan dana APBN sehingga sarjana baru mendapat tambahan keahlian yang sesuai kebutuhan pasar dan tenaga kerja," kata Dradjad menjelaskan rencana yang jika ditarik benang merahnya sama dengan apa yang sudah dijalankan pemerintah di atas, yakni BLK.

6. Dalam jangka menengah dan panjang, Prabowo-Sandiaga evaluasi sistem pendidikan

unsplash/nicolehoneywill

Sementara dalam jangka menengah dan panjang yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 02 itu kata Dradjad, Akan mengevaluasi ulang sistem pendidikan menengah dan tinggi.

“Ini karena masih banyak ketidakcocokan antara materi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Tentu evaluasi itu akan melibatkan semua stakeholders, sehingga mismatches tadi bisa diperbaiki,” paparnya.