Rencana Kenaikan Cukai Rokok Buat Resah Para Pekerja Tembakau

Sudarto menuturkan, untuk mencegah dampak kenaikan cukai rokok yang dapat mengancam kesejahteraan dan kehilangan pekerjaan anggota, maka FSP RTMM-SPSI melakukan konsolidasi internal.

FSP RTMM-SPSI memantau lapangan di tingkat daerah di seluruh Indonesia terutama pada sektor industri rokok.

"Kami melakukan pemantauan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, sedangkan Sumatra Utara hanya ada sedikit sekali. Kami ingin mendapatkan kepastian dari kelangsungan pekerjaannya," kata Sudarto.

Berdasarkan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang telah diumumkan, kata dia, target penerimaan cukai sebesar Rp245, 45 triliun, terjadi kenaikan 11,6 persen dibandingkan target tahun 2022.

Sebagaimana terjadi pada tahun sebelumnya, kata dia, sebagian besar kenaikan cukai tersebut berasal dari cukai hasil tembakau.

"Walaupun belum ditetapkan, tetapi sudah ramai diberitakan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau akan menggunakan penjumlahan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor pengendalian konsumsi," kata Sudarto.

Sudarto mengatakan, pihaknya khawatir kenaikan cukai hasil tembakau yang sangat tinggi akan membahayakan industri hasil tembakau (IHT), khususnya Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya.

"Kondisi dampak pandemik COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan bahan bakar minyak, dan tidak menutup kemungkinan ancaman resesi global sehingga pemerintah harus hati-hati dan teliti dalam menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau Tahun 2023," kata dia.

Menurut Sudarto, pemerintah harus memperhatikan sepenuhnya dampak yang akan terjadi kepada industri, khususnya terhadap kesejahteraan pekerja hingga kepastian kelangsungan pekerjaannya.

"Desakan dari organisasi antitembakau yang terindikasi dikendalikan dan di sokong berbagai lembaga asing, memosisikan seolah produk hasil tembakau menjadi produk ilegal yang patut diduga ingin mematikan IHT di Indonesia," ujar Sudarto.

Pihaknya menilai, PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan rencana kenaikan cukai tahun 2023 merupakan kebijakan yang sangat mencemaskan.

Pasalnya, kebijakan itu dapat menghancurkan IHT serta menghilangkan pekerjaan dan penghasilan anggota FSP RTMM-SPSI.

"Tidak adil jika IHT satu sisi diperas untuk menopang penerimaan negara sedangkan di sisi lain ditekan dengan berbagai regulasi atau kebijakan yang mematikan," kata dia.

Sudarto meminta pemerintah membuat kebijakan yang adil melindungi industri dan pekerja IHT sektor padat karya dengan tidak menaikkan cukai hasil tembakau dan harga jual rokok pada 2023.

"Meminta pemerintah membatalkan rencana revisi PP 109 Tahun 2012 dan lindungi kretek merupakan produk asli Indonesia sebagai warisan budaya," kata dia.

Sudarto menambahkan, pemerintah dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan IHT mulai dari pekerja, pengusaha, hingga petani dalam proses penyusunan kebijakan IHT.