Rentetan Tragedi Berdarah di Papua, dari Wasior hingga Puncak Illaga

Pada Juni 2001, publik tanah air dikejutkan dengan tragedi berdarah di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Peristiwa bermula saat 5 anggota Brimob dan seorang warga sipil terbunuh di camp perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, 13 Juni 2001 dini hari.

Pelaku membawa kabur enam senjata anggota Brimob yang tewas dibunuh. Aparat keamanan bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini. Polres Manokwari menerjunkan pasukannya untuk mengevakuasi anggota Brimob tersebut, sekaligus memburu para pelaku.

Aparat keamanan Manokwari yang dibantu pasukan tambahan dari Biak, Jayapura, dan Sorong, mengejar pelaku hingga ke desa-desa di luar Kabupaten Manokwari, yakni di Kabupaten Nabire dan Serui.

Dikutip dari suarapapua.com, dalam pengejaran itu terjadi tindak kekerasan terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelaku. Mereka dibawa ke polsek setempat dan disiksa. Mereka ditahan tanpa surat penahanan, selanjutnya dipindahkan ke Polres Manokwari.

Menurut catatan Tim AdHOC Papua dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam peristiwa Wasior 4 orang terbunuh, 39 orang menjadi korban penyiksaan, 1 korban perkosaan, dan 5 orang menjadi korban penghilangan paksa.

Pada 4 April 2003, peristiwa berdarah kembali terjadi di tanah Papua. Kali ini lokasinya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Peristiwa bermula ketika masyarakat sipil Papua sedang merayakan Hari Raya Paskah. Tiba-tiba warga dikejutkan dengan adanya penyisiran di 25 kampung.

Aparat keamanan melakukan penyisiran setelah sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Saat pembobolan ini, dua anggota Kodim yang merupakan penjaga gudang senjata tewas, dan satu lainnya luka berat.

Tidak hanya menewaskan dan melukai anggota TNI, dalam peritiwa itu pelaku yang tak dikenal tersebut juga berhasil membawa kabur sejumlah senjata dan amunisi. Merespons kejadian ini, aparat gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mencari pelaku di 25 kampung selama kurang lebih 3 bulan.

Dalam peristiwa ini, dilaporkan terjadi penangkapan sejumlah orang, penyiksaan, dan memaksa masyarakat mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian non fisik lainnya.

Pada Juli 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan laporan penyelidikan projusticia atas kasus ini. Dilaporkan 9 orang tewas terbunuh, 38 orang luka berat dan cacat, dan terjadi pemindahan secara paksa penduduk di 25 kampung.

Dikutip dari tapol.org, sebuah situs yang mengkampanyekan hak asasi manusia, perdamaian dan demokrasi yang berkantor di Inggris, peristiwa itu juga menyebabkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan.

Komnas HAM juga menemukan penandatanganan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum seperti gereja, poliklinik, dan gedung sekolah.

Pada 8 Desember 2014, sebuah mobil warna hitam melaju dari Enaro menuju kota Madi di Kabupaten Paniai, Papua. Menurut Kontras, mobil ini dikendarai oleh dua oknum anggota TNI dan dihentikan oleh tiga remaja sipil.

Remaja itu meminta lampu mobil dinyalakan karena warga sedang mengetatkan keamanan menjelang Natal. Mereka pun menahan mobil tersebut.

Tidak terima diperlakukan seperti ini, terduga anggota TNI tersebut kembali ke markas dan mengajak sejumlah anggota lainnya ke tempat peristiwa untuk mengejar 3 remaja tersebut.

Dikutip dari papuansbehindbars.org, situs online tentang para tahanan politik di Papua Barat, dalam peristiwa itu, aparat keamanan mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan massa yang tengah menggelar demonstrasi damai untuk memprotes penyiksaan seorang remaja 13 tahun. Remaja itu dilaporkan disiksa oleh anggota Tim Militer Khusus Satuan Batalyon 753 sehari sebelum warga menggelar aksi damai.

Dalam peristiwa ini dilaporkan 6 warga Papua tewas dan sedikitnya 22 orang lainnya menderita luka-luka akibat penembakan oleh aparat militer dan polisi.

Masih di 2014, telah terjadi penangkapan dan penganiayaan sedikitnya 26 orang Papua di Puncak Illaga, Kabupaten Mimika, Papua.

Dikutip dari papuansbehindbars.org, situs online tentang para tahanan politik di Papua Barat, penangkapan dipicu oleh peristiwa penembakan oleh gerakan pro-kemerdekaan bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang mengakibatkan 2 anggota Brimob tewas.

Dua anggota Brimob itu ditembak di depan kantor DPRD di Distrik Kago, Kabupaten Mimika pada 3 Desember 2014. Dalam kejadian itu, anggota TPNPB itu juga mengambil senapan serbu anggota Brimob tersebut.

Menanggapi kejadian ini, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan operasi sweeping. Dilaporkan 15 rumah warga dibakar dalam peristiwa itu.

Peristiwa ini juga menyebabkan 24 orang ditangkap. Diduga mereka mengalami penganiayaan dan penyiksaan. Salah satu tahanan, Pai Murib, dibebaskan dalam kondisi kritis akibat dipukul dibagian perut.

Peristiwa berdarah kembali terjadi di Papua awal Desember 2018 ini. Pada hari Minggu (2/12), puluhan karyawan PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek Jalan Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Kabupaten Nduga,  tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). 

Wakil Ketua DPRD Nduga, Alimin Gwijange, kepada Tabloid Jubi, Selasa (4/12) mengatakan, dalam peristiwa itu 24 orang tewas dibunuh oleh kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.

Aparat kemanan telah mengevakuasi jasad para korban. Dalam proses evakuasi itu, aparat keamanan ditembaki oleh KKB. Mereka juga menghadapi medan berat Papua. Disebutkan, korban tewas berada di satu tempat yang hanya bisa dijangkau dengan jalan darat dan komunikasinya hanya bisa dilakukan dengan SSB.

Diduga, penembakan ini terjadi akibat seorang di antara pekerja PT Isaka Karya sempat melihat dan memotret anggota kelompok kriminal bersenjata sedang melaksanakan upacara.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Frits B Ramandey, menilai pembantaian puluhan pekerja proyek jembatan itu pelanggaran HAM serius. Dia pun meminta harus ada upaya pemulihan pasca-pembantaian di Nduga. Aparat keamanan juga perlu segera hadir di Nduga untuk melakukan tindakan penegakan hukum.

Menurut Frits, mencari dan menangkap pelaku, aktor, serta memastikan masyarakat terhindar dari intimidasi berkepanjangan, juga menjadi dua alasan utama penegakkan hukum harus dilakukan.

Presiden Jokowi sendiri telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut kasus ini. 

Menurut Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, pemicu utama tindak kekerasan yang terjadi di Papua adalah masalah kesejahteraan. Dia menilai, pembangunan infrastruktur agak terlambat masuk Papua, karena faktor geografis yang sulit. 

"Akar masalah utama dari aksi kekerasan bersenjata oleh kelompok-kelompok ini terutama karena memang masalah pembangunan, masalah kesejahteraan," kata Tito di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12), seperti dikutip dari Antara. 

Tito mengungkapkan, insiden gangguan bersenjata dulu kerap terjadi di kawasan Papua Barat. Namun karena pembangunan telah berjalan baik, gangguan keamanan di wilayah itu tidak lagi muncul.

Kini meski gangguan terus muncul, pemerintah kata Tito, akan terus membuka akses jalan Trans Papua sepanjang 4.600 kilometer. Presiden Jokowi, ujar Tito, tetap mendorong pembangunan dengan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Zeni TNI untuk membangun jalan.