Respons Panglima Hadi soal Tudingan Komunis Susupi TNI

27 Sep 2021, 22:02 WIB

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ketika menyampaikan keterangan pers pada Senin, 26 Juli 2021 (Tangkapan layar YouTube BNPB)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku tidak ingin terlalu berpolemik soal tudingan adanya paham komunis yang menyusup di institusinya. Menurut Hadi, tuduhan miring itu tidak didasari dengan bukti ilmiah.

Tuduhan tersebut disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ketika berbicara di diskusi virtual dengan tajuk TNI vs PKI pada Minggu, 26 September 2021.

Gatot menyebut indikasi institusi TNI telah disusupi paham komunis karena ada sejumlah patung atau diorama di Markas Kostrad terkait penumpasan gerakan 30 September 1965, telah hilang.

"Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat. Masalah ini juga sudah diklarifikasi oleh institusi terkait," ujar Hadi melalui keterangan tertulis pada Senin (27/9/2021).

Alih-alih berpolemik dengan Gatot, Hadi menganggap informasi soal dugaan adanya penyusupan paham komunis di institusi TNI sebagai pengingat dari seorang senior kepada juniornya. Dengan begitu, kata Hadi, senantiasa waspada dan dapat mencegah berulangnya peristiwa kelam seperti saat Orde Lama.

Lalu, apa langkah TNI mencegah penyusupan ideologi komunis ke institusi militer itu?

1. TNI selalu awasi perkembangan ideologi komunis

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto duduk di samping KSAL Laksamana Yudo Margono ketika mengikuti rapat dengar pendapat di DPR pada 6 Mei 2021. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Hadi melanjutkan TNI selalu melakukan pengawasan terhadap faktor mental dan ideologi. Bahkan, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu menjadikan pengawasan ideologi sebagai agenda utama.

Sementara, analis militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengaku pesimistis paham komunis bisa disusupkan ke tubuh TNI. Apalagi di era seperti saat ini, paham komunis sudah tidak laku dijual di Indonesia dan tidak menarik atensi publik.

"Menurut saya itu (paham komunis di dalam tubuh TNI) tidak masuk akal," ungkap Fahmi ketika dihubungi IDN Times pada Senin (27/9/2021).

Ia menjelaskan paham kiri menggambarkan narasi perlawanan terhadap pihak berkuasa yang dianggap buruk. Fahmi berpendapat siapa pun yang berada di lingkungan penguasa atau berseberangan dengan penguasa akan dicap kanan atau kiri.

"Meski tidak laku 'dijual' tetapi paham kiri bisa menginspirasi aktivisme dan advokasi masyarakat. Hal itu masih relevan," tutur dia.

Di sisi lain, dalam sudut pandang Fahmi, prajurit TNI yang dianggap memiliki paham kiri oleh Gatot diduga adalah orang-orang yang merapat ke kubu pemerintah. Sebab, sejak pensiun dari TNI, Gatot kerap dianggap sebagai ikon yang berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa.

2. Kostrad bantah sengaja menghilangkan sejumlah patung

Ilustrasi Markas Kostrad di area Gambir, Jakarta Pusat (www.tni.mil.id)

Tuduhan Gatot juga dibantah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Kepala Penerangan Kostrad, Kolonel (Inf) Haryantana, menepis telah menghilangkan sejumlah patung tokoh negara di Museum Dharma Bhakti Kostrad.

Ia menegaskan Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung bersejarah.

"Tapi, pembongkaran patung-patung tersebut murni permintaan Letnan Jenderal TNI (Purn) Azymn Yusri Nasution sebagai pembuat ide. Hal itu untuk ketenangan lahir dan batin," ujar Haryantana yang dikutip dari kantor berita ANTARA pada Senin (27/9/2021).

Ia menjelaskan Azymn yang juga pernah menjabat Pangkostrad meminta kepada Pangkostrad yang menjabat saat ini, Letjen Dudung Abdurachman, untuk dapat menyerahkan patung-patung itu kepada dirinya.

"Patung itu yang membuat Letjen TNI (Purn) AY (Azymn Yusri) Nasution saat Beliau menjabat Pangkostrad. Lalu, pada 30 Agustus 2021 lalu, Pak AY Nasution meminta kepada Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurrahman agar patung-patung itu diserahkan kembali kepada Letjen TNI (Purn) AY Nasution," kata dia.

3. Isu kebangkitan PKI sulit naikkan elektabilitas Gatot pada pemilu 2024

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Sudah menjadi pengetahuan publik nama Gatot disebut dalam sejumlah survei sebagai kandidat capres pada Pemilu 2024. Ia kerap mengangkat isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk meraih simpati publik.

Direktur Eksekutif Parameter Adi Prayitno mengatakan isu kebangkitan PKI tidak bakal laku dijual untuk menaikkan elektabilitas jelang Pilpres 2024. Meski, menurut Adi, sah-sah saja bila Gatot kerap mengangkat isu tersebut.

"Apalagi dia kan dulunya mantan tentara yang anti terhadap paham komunis. Tapi, bila untuk jualan jelang 2024, itu gak marketable," ungkap Adi ketika dihubungi pada Senin (27/9/2021).

Alih-alih kerap memainkan isu kebangkitan PKI, Adi menyarankan Gatot memainkan isu lainnya yang sesuai dengan pemulihan ekonomi di masa pandemik COVID-19.

"Orang sudah banyak yang tidak percaya PKI bangkit. Sekarang, orang lebih takut gak bisa makan dibandingkan isu PKI," kata dia.