Respons Panglima Hadi soal Tudingan Komunis Susupi TNI
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku tidak ingin terlalu berpolemik soal tudingan adanya paham komunis yang menyusup di institusinya. Menurut Hadi, tuduhan miring itu tidak didasari dengan bukti ilmiah.
Tuduhan tersebut disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ketika berbicara di diskusi virtual dengan tajuk TNI vs PKI pada Minggu, 26 September 2021.
Gatot menyebut indikasi institusi TNI telah disusupi paham komunis karena ada sejumlah patung atau diorama di Markas Kostrad terkait penumpasan gerakan 30 September 1965, telah hilang.
"Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat. Masalah ini juga sudah diklarifikasi oleh institusi terkait," ujar Hadi melalui keterangan tertulis pada Senin (27/9/2021).
Alih-alih berpolemik dengan Gatot, Hadi menganggap informasi soal dugaan adanya penyusupan paham komunis di institusi TNI sebagai pengingat dari seorang senior kepada juniornya. Dengan begitu, kata Hadi, senantiasa waspada dan dapat mencegah berulangnya peristiwa kelam seperti saat Orde Lama.
Lalu, apa langkah TNI mencegah penyusupan ideologi komunis ke institusi militer itu?
1. TNI selalu awasi perkembangan ideologi komunis
Hadi melanjutkan TNI selalu melakukan pengawasan terhadap faktor mental dan ideologi. Bahkan, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu menjadikan pengawasan ideologi sebagai agenda utama.
Sementara, analis militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengaku pesimistis paham komunis bisa disusupkan ke tubuh TNI. Apalagi di era seperti saat ini, paham komunis sudah tidak laku dijual di Indonesia dan tidak menarik atensi publik.
"Menurut saya itu (paham komunis di dalam tubuh TNI) tidak masuk akal," ungkap Fahmi ketika dihubungi IDN Times pada Senin (27/9/2021).
Ia menjelaskan paham kiri menggambarkan narasi perlawanan terhadap pihak berkuasa yang dianggap buruk. Fahmi berpendapat siapa pun yang berada di lingkungan penguasa atau berseberangan dengan penguasa akan dicap kanan atau kiri.
"Meski tidak laku 'dijual' tetapi paham kiri bisa menginspirasi aktivisme dan advokasi masyarakat. Hal itu masih relevan," tutur dia.
Di sisi lain, dalam sudut pandang Fahmi, prajurit TNI yang dianggap memiliki paham kiri oleh Gatot diduga adalah orang-orang yang merapat ke kubu pemerintah. Sebab, sejak pensiun dari TNI, Gatot kerap dianggap sebagai ikon yang berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa.