Respons Ribka Tjiptaning soal Vaksin Berbayar: Prediksi Jadi Kenyataan

13 Jul 2021, 11:17 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Nama anggota DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan karena menolak vaksinasi COVID-19. Di tengah polemik, Ribka dipindahkan dari Komisi IX yang membidangi kesehatan ke Komisi VII yang membidangi energi.

Kini, di tengah polemik vaksin berbayar, Ribka pun memberikan respons. Ia mengaku tak kaget dengan rencana vaksinasi COVID-19 berbayar.

"Yang pasti prediksinya (saya) menjadi sebuah kejadian (kenyataan) saat ini," ujar Ribka saat dihubungi Senin (12/1/2021) malam.

Saat masih di Komisi IX DPR, Ribka mengaku menolak vaksin saat rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dia menjelaskan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.

Ribka mengatakan berbicara seperti itu berdasarkan pengalaman dan analisanya.

"Pada kesimpulannya penanganan virus seperti ini, ujung-ujungnya adalah jual beli vaksin," tambahnya.

1. Melihat kembali ucapan Ribka soal vaksin COVID-19 saat di Komisi IX

Default Image IDN

Pada Selasa (12/1/2021) lalu, Komisi IX DPR dengan Menkes Budi melakukan rapat kerja. Saat itu, Ribka mengatakan obat-obatan akan ramai di masyarakat. Lalu, dia mengatakan pemerintah akan menjual vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

"Dari Maret lalu saya sudah ngomong dalam rapat, ini begitu ada COVID, ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin," ujar Ribka.

Ribka menambahkan dirinya menolak divaksinasi. Alasannya, vaksin CoronaVac buatan Sinovac yang diberikan ke publik saat itu belum selesai uji klinis tahap ketiga. Vaksin buatan Tiongkok itu dibolehkan dikonsumsi publik setelah BPOM menilai efikasi vaksin mencapai 65,3 persen.

Selain itu, berdasarkan peristiwa imunisasi sebelumnya, penerima vaksin polio justru mengalami lumpuh layu di Sukabumi.

"Saya tetap gak mau divaksin, mau (ada vaksin) bisa disuntik untuk orang yang usianya 63 tahun, saya sudah 63 tahun (usianya). Misalnya kami hidup di DKI Jakarta lalu kami dikenakan sanksi Rp5 juta, mending gue bayar dengan jual mobil kek," ungkap Ribka saat rapat dengar pendapat di gedung Parlemen, Senayan, pada 12 Januari 2021.

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin. Kalau dipaksa ini akan jadi pelanggaran HAM loh. Gak boleh dipaksa begitu," tutur dia.

2. Ribka dirotasi usai menolak vaksin

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima IDN Times, Ribka dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.

Saat itu, IDN Times sudah berupaya mengonfirmasi surat tersebut kepada Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto. Namun, ia tak memberikan respons. IDN Times kemudian mencoba menghubungi Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno.

Hendrawan mengatakan, ia tidak menerima surat mengenai rotasi tersebut. Dia lalu bertanya siapa yang membocorkan surat itu.

Dia meminta agar tak perlu melebih-lebihkan soal dirotasinya Ribka. Rotasi, kata dia, bertujuan untuk mencari suasana baru.

"Saya mendapat info (Ribka dirotasi) serupa. Tak perlu dilebih-lebihkan. (Rotasi) Tujuannya untuk keluar dari rutinitas dan mencari suasana baru. Dulu saya dipindah dari Komisi VI ke Komisi XI dalam rangka menambah indeks kesegaran gagasan," ucap Hendrawan.

3. Pelaksanaan vaksin COVID-19 berbayar ditunda

Suasana saat penundaan pelaksanaan vaksinasi individu di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

PT Kimia Farma Tbk resmi menunda pelaksanaan layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar yang seharusnya dilaksanakan pada Senin (12/7/2021).

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/7).

Ganti mengatakan salah satu alasan penundaan ini karena besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Kimia Farma.

"Ini membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujarnya.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," Ganti menambahkan.