Reuni Petinggi Parpol Pengusung Jokowi Saat Pandemik, Bahas Apa?

24 Jun 2021, 21:05 WIB

Pertemuan para elite parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf di pemilu 2024 pada Rabu, 23 Juni 2021 (www.twitter.com/@AntoniRaja)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah petinggi partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019 melakukan reuni tatap muka pada Rabu, 23 Juni 2021 lalu. Namun, pertemuan tatap muka yang dilakukan di tengah lonjakan kasus COVID-19 menuai kritik dari publik. Apalagi sejak 22 Juni 2021 lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah meminta agar warga tetap berada di rumah bila tidak ada keperluan yang mendesak.

Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan reuni adalah Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani. Dulu ia juga tergabung di dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ketika pemilu digelar dua tahun lalu.

Kepada media, Arsul mengatakan pertemuan itu berlangsung singkat. "Cuma sebentar, 30 menit makan malam. Terus bubaran karena masih masa pandemik," ungkap Arsul pada Kamis (24/6/2021).

Ia mengatakan tidak ada topik khusus dalam jamuan makan malam itu. Mereka hanya berbagi cerita soal apa saja kegiatan masing-masing parpol saat ini.

"Tak ada yang khusus dibahas. Kecuali berbagi cerita aktivitas masing-masing partai di masa pandemik," tutur dia lagi.

Apakah turut dibahas isu wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode?

1. Partai koalisi pengusung Jokowi tolak ide tiga periode masa jabatan presiden

xxx

Dalam pertemuan itu, Arsul menegaskan tidak ada pembahasan mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut dia, topik tersebut tidak penting dibahas.

"Kami partai-partai koalisi gak setuju kok," kata Arsul melalui pesan pendek kepada IDN Times.

Padahal, ketika berbicara dalam program "Aiman" yang tayang di Kompas TV, petinggi Partai Nasional Demokrat, Zulfan Lindan, mengatakan partainya sedang membahas soal rencana agar pemilihan presiden dilakukan oleh MPR.

"Yang namanya politik kan perkembangannya bisa banyak," kata Zulfan pada 2020 lalu.

2. Partai politik dan MPR dianggap tak melakukan aksi nyata untuk setop wacana 3 periode

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Menurut peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, salah satu alasan mengapa isu wacana perpanjangan jabatan presiden tetap dibicarakan sejak 2019 hingga sekarang, lantaran tak disetop secara serius oleh MPR. Mereka membuka pintu itu dengan melempar wacana untuk mengamanden Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Sampai sekarang kan rencana itu masih hidup. Ketika rencana itu masih hidup artinya tinggal menunggu waktu saja kapan akan dieksekusi," ungkap Lucius dalam diskusi virtual yang digelar oleh Para Syndicate pada Rabu, 23 Juni 2021 lalu.

Selama rencana tersebut belum dieksekusi maka wajar bila ada beberapa kelompok yang memunculkan isu-isunya sendiri. Kelompok itu ingin mendompleng proses amandemen yang saat ini sedang dilakukan oleh MPR untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Ia menilai seharusnya DPR bisa lebih cepat dan memiliki inisiatif untuk mengakhiri wacana tersebut. Apalagi wacana ini justru makin santer terdengar di masa pandemik.

"Dengan menyatakan secara resmi bahwa agenda amandemen konstitusi dicabut dari rencana-rencana MPR, saya kira itu satu hal yang harus dilakukan bila MPR tidak ingin kemudian menyaksikan kegaduhan di ruang publik sehingga membuat orang lupa untuk menjaga jarak," tutur dia lagi.

Di sisi lain, ujar Lucius, para partai politik tidak secara tegas mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka malah membiarkan isu itu mengalir sambil menunggu ke mana akan bermuara.

Arsul menjelaskan MPR tidak bisa begitu saja menyetop wacana perpanjangan jabatan presiden jadi tiga periode. Indonesia, kata dia, merupakan negara demokrasi, sehingga setiap warga bebas berpendapat.

"Sepanjang gak melanggar hukum pidana ya gak bisa dilarang orang bicara itu," kata dia lagi.

3. Arsul tegaskan meski tetap muka tapi protokol kesehatan tetap diperhatikan

Pertemuan para ketua partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin (www.twitter.com/@AntoniRaja)

Arsul mengatakan pertemuan tersebut berlangsung pukul 17.00 WIB hingga 19.00 WIB. "Karena ada aturan pembatasan akhirnya acara dipercepat," kata pria yang juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR itu.

Selama pertemuan pun, Arsul mengklaim semua protokol kesehatan termasuk menggunakan masker dan jaga jarak, dilakukan. "Ketat banget kok (prokesnya)," kata dia.

Klaim serupa juga disampaikan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

"Itu jaga jarak kok (selama pertemuan), lalu ada rolling door dan kita buka," ujarnya.

"Insyaallah lah ya, ketat di protokol kesehatannya. Kan, saya juga punya anak dan tidak ingin jadi korban. Kami campaign terus kok, bisa ditengok di Twitter saya," tutur dia lagi.

Meski demikian, di foto tersebut terlihat beberapa tamu lepas masker saat pertemuan dilakukan. Namun, menurut Raja, masker dilepas hanya untuk kepentingan foto.