Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Indonesia Kritik Standar Ganda HAM di Sidang PBB

Lia Hutasoit
Indonesia Kritik Standar Ganda HAM di Sidang PBB
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan saat dalam rangka Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, pada Rabu (11/3/2026) (Dok/Kementerian HAM)

  • Indonesia menyoroti praktik tebang pilih dalam penanganan isu HAM global di Sidang Dewan HAM PBB, menegaskan penolakan terhadap standar ganda dan campur tangan sepihak antarnegara.
  • Delegasi RI menilai ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata memperlebar kesenjangan pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pengungsi.
  • Indonesia menyerukan pendekatan adil serta kerja sama internasional untuk memperkuat sistem HAM global yang setara dan kredibel di tengah dinamika dunia yang kompleks.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Kementerian HAM menyoroti praktik tebang pilih dalam penanganan isu hak asasi manusia (HAM) global dalam Debat Umum Agenda Item 3 pada Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Hal ini diungkap pada sidang pekan lalu 11 Maret 2026.

Pernyataan ini menegaskan sikap Indonesia terhadap isu HAM global yang dinilai masih menghadapi standar ganda.

“Campur tangan dalam urusan internal negara, pemaksaan nilai-nilai, dan tindakan unilateral yang bersifat memaksa hanya akan menghasilkan hasil yang kontraproduktif,” ujar Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan dalam keterangan resminya, dikutip Senin (23/3/2026).

1. Ketegangan global dinilai perlebar kesenjangan pemenuhan HAM

Ilustrasi Hak Asasi Manusia (HAM). (IDN Times/Aditya Pratama)

Sidang pada 11 Maret 2026 dipimpin Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto R. Suryodipuro, yang juga menjabat Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional di Jenewa.

Dalam forum tersebut, Delegasi RI menegaskan pemenuhan HAM global, termasuk hak atas pembangunan, belum sepenuhnya tercapai.

Indonesia menilai ketegangan geopolitik, konflik bersenjata, dan ketidakstabilan global memperlebar kesenjangan HAM. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat sipil dan berpotensi menghapus capaian pembangunan selama puluhan tahun.

Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pengungsi menjadi pihak yang paling terdampak dalam kondisi tersebut.

2. RI singgung Gaza dan selektivitas isu HAM internasional

Reruntuhan Masjid Agung Gaza yang mengalami kerusakan parah pada Desember 2023. (commons.wikimedia.org/Hla.bashbash)

Delegasi RI menyoroti situasi di Gaza sebagai contoh nyata dampak pelanggaran HAM yang terjadi secara bersamaan.

Indonesia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan kredibilitas mekanisme HAM internasional.

Dalam pandangan Indonesia, penerapan isu HAM masih sering bersifat selektif, dengan standar berbeda di berbagai konflik global. Praktik ini dinilai dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem HAM internasional.

3. Indonesia dorong pendekatan adil dalam pemajuan HAM global

potret sidang Majelis Umum PBB (flickr.com/U.S. Department of the Interior via commons.wikimedia.org/U.S. Department of the Interior)

Delegasi Indonesia menegaskan bahwa pemajuan HAM global harus dilakukan secara adil dan konstruktif.

Kerja sama internasional menjadi kunci untuk menciptakan sistem global yang lebih setara dan inklusif.

Forum Debat Umum Dewan HAM PBB ini menjadi ruang bagi negara anggota untuk menyampaikan pandangan terkait tantangan HAM global di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks.

Topics
PBBHAMPelanggaran HAMkonflik gazaUpdate me

Editorial Team

EditorIlyas Listianto Mujib

Tonton lebih seru di