Ribuan Mahasiswa Papua Pulang Diduga Akibat Mengalami Teror-Intimidasi

Sebagaimana diketahui, kerusuhan di Papua pada Agustus lalu berakar dari tindakan rasialisme di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya dan tindakan diskriminatif di Malang. Seiring ketegangan yang tak kunjung usai, mahasiswa Papua di berbagai daerah diduga banyak mengalami teror.

“Banyak laporan yang diterima Koalisi (Ko Masi Papua) terkait perlakuan rasialis, intimidasi, maupun teror, yang mereka terima pasca-demonstrasi anti-rasisme. (Mereka pulang) juga karena ketakutan yang dialami oleh keluarga mereka,” sebut keterangan tertulis itu.

Ko Masi Papua menilai pemerintah tidak belajar dari pengalaman yang ada. Mereka berharap pemerintah tetap memastikan hak mereka untuk mendapat akses pendidikan.

“Koalisi mendesak pemerintah pusat, Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat, maupun pemerintah kabupaten dan kota, untuk bertanggung jawab secara penuh atas nasib ribuan mahasiswa tersebut.”

Berikut 12 tuntutan Ko Masi Papua kepada pemerintah:

1. Meminta pemerintah dan kepolisian untuk mengeluarkan data valid terkait jumlah korban luka dan jiwa pasca-demonstrasi.
2. Memastikan adanya tuntutan hukum terhadap para pelaku kejahatan.
3. Menjamin para korban dan keluarganya bisa mendapatkan reparasi yang menyeluruh dan efektif.
4. Memastikan pemenuhan terhadap hak-hak tersangka demonstrasi selama menjalani pemeriksaan.
5. Pemerintah menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap advokat, aktivis, jurnalis dan pembela HAM.
6. Hentikan kriminalisasi pasal makar terhadap masyarakat sipil Papua.
7. Mengadakan peninjauan mendalam terkait taktik yang digunakan polisi dan tentara dalam penanganan kerumunan massa.
8. Segera menarik semua pasukan BKO (bantuan) dari seluruh wilayah di Tanah Papua dan memperkuat peran pemerintahan sipil di Tanah Papua.
9. Melaksanakan pemulihan hukum dan sosial akibat konflik sosial pasca-kerusuhan yang terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat.
10. Membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan ke Tanah Papua.
11. Meminta tanggung jawab penuh pemerintah nasional, provinsi, serta kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat untuk memenuhi hak ribuan mahasiswa terhadap akses pendidikan pasca-kepulangan ke Papua.
12. Pemerintah pusat mencari alternatif penyelesaian konflik Papua secara komprehensif dan bermartabat.

Ko Masi Papua merupakan koalisi gabungan dari 29 LSM yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Elsham Papua, Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan HMI Papua.

Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar mengatakan Mabes TNI telah menyiapkan dua pesawat Hercules untuk membantu mengangkut atau memfasilitasi mahasiswa Papua, yang akan kembali ke tempat kuliahnya di berbagai daerah.

"Sebanyak dua pesawat Hercules yang disiapkan oleh Mabes TNI untuk memfasilitasi mahasiswa Papua untuk kembali ke daerah kuliahnya masing-masing," kata Binsar di Kota Jayapura, Papua, seperti dilansir Antara, Rabu (12/9).

Binsar menjelaskan, kedua pesawat tersebut sudah siap di Bandar Udara Frans Kaisepo, Kabupaten Biak Numfor, Papua, menunggu kesiapan mahasiswa untuk kembali ke daerah tempat kuliahnya.

"Sementara kita siapkan dua unit Hercules yang sedang stand by di Biak Numfor dan kapan saja bisa dioperasionalkan tergantung kesiapan mahasiswa, misalnya mau menuju ke wilayah Makasar, Manado dan sebagainya," kata dia.

Jika kedua pesawat bantuan itu kurang, kata Binsar, maka sesuai arahan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, akan segera disampaikan ke Mabes TNI untuk menambah armada pesawat.

"Dengan harapan bisa membantu adik-adik mahasiswa menuju ke daerah kuliahnya. Karena yang saya dengar pada Oktober ini biasanya sudah memasuki ujian semester, kan sayang jika hal ini ditinggalkan," ujar dia.

Sementara, Dewan Adat Papua (DAP) mengapresiasi sikap Mabes TNI melalui Kodam XVII/Cenderawasih, yang menyiapkan dua pesawat Hercules untuk memfasilitasi mahasiswa Papua kembali ke kota studinya masing-masing.

"Kami apresiasi ada keinginan baik dari TNI untuk memfasilitasi adik-adik mahasiswa ini kembali ke kota studinya," kata Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Leonard Imbiri di Kota Jayapura, Selasa (17/9).

Hanya saja, kata Leonard, ada hal lain yang perlu juga diperhatikan dan butuh ketegasan untuk memproses oknum TNI yang diduga terlibat dalam ujaran rasialisme di depan asrama Papua Kota Surabaya, Jawa Timur, pada pertengahan Agustus lalu.

"Tapi sekali lagi bahwa yang pergi terlibat di sana itu tentara (di Surabaya). Yang berikutnya bahwa banyak persoalan yang melibatkan tentara," kata dia.

Karena itu, menurut Leonard, ada persoalan kepercayaan yang harus diselesaikan dan dibuktikan dulu oleh pihak institusi yang dimaksud, agar mahasiswa bisa merasakan keamanan dan kenyamaman, jika difasilitasi untuk kembali ke kota studinya.

"Untuk itu, kami mendesak dan meminta kepada pemerintah lewat para gubernur dan bupati di Papua ataupun di Jawa agar buka komunikasi yang efektif dengan adik-adik mahasiswa, untuk bangun kepercayaan mereka kembali ke kota studi," kata Leonard.