Ribuan Santri Ponpes Al Zaytun akan Dibina Kemenag

09 Jul 2023, 05:30 WIB

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan ribuan santri yang kini tengah menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, bakal dibina oleh Kementerian Agama. Sebab, proses hukum yang kini sedang berjalan terhadap pimpinan ponpes, Panji Gumilang, tak boleh menghalangi ribuan santri untuk mendapatkan hak mengakses pendidikan.

"Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena mereka adalah anak-anak bangsa yang harus terus belajar. Tapi, tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kami sepakati," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Sabtu (8/7/2023).

"Dalam keislaman, kita sudah sepakat ahlussunnah wal jama'ah. Jadi, tidak boleh ada fatwa, fikih, yang bertentangan dengan yang sudah menjadi kesepakatan," kata dia lagi.

Keberadaan Ponpes Al Zaytun dianggap meresahkan warga sekitar karena dinilai telah mengajarkan ajaran yang menyimpang. Hal itu dimulai sejak beredar video saf salat Ied Fitri yang mencampur jemaah perempuan dengan laki-laki. Video tersebut beredar luas di dunia maya pada April 2023 lalu.

Publik pun mendesak agar ponpes yang dibangun sejak 1999 lalu segera dibubarkan. Namun, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan tak akan membubarkan Ponpes Al Zaytun. Hal itu lantaran jumlah santri yang menuntut ilmu di sana mencapai 7.000 orang.

"Masyarakat memang ingin membubarkan atau menutup (ponpes). Tetapi, memang ada pertimbangan, di situ santrinya cukup besar (jumlahnya). Ini sebetulnya perlu dibina, pemahamannya dan komitmen kebangsaannya perlu diluruskan," kata Ma'ruf pada 5 Juli 2023 lalu di Jakarta.

1. PPATK kini bekukan 256 rekening atas nama Panji Gumilang

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (tengah) berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/2023). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, kemudian dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung. Panji dituduh telah melakukan penistaan agama.

Panji pun sudah dipanggil untuk diinterogasi oleh penyidik pada 3 Juli 2023 lalu. Namun, statusnya masih sebagai terlapor.

Pengusutan soal Ponpes Al Zaytun itu kemudian turut melebar ke pemeriksaan rekening atas nama Panji. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kemudian menemukan ada 256 rekening di bank terkait Panji.

Namun, ratusan rekening itu dibuat dengan enam identitas berbeda. Di sisi lain, ada 33 rekening yang diketahui atas nama Ponpes Al Zaytun.

PPATK kemudian memblokir ratusan rekening atas nama Panji. Belakangan diketahui, nominal transaksi di ratusan rekening itu sangat besar.

"Iya (rekening diblokir)," ungkap Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana ketika dikonfirmasi pada 6 Juli 2023 lalu.

Dia menyatakan pemblokiran dilakukan dalam rangka analisa yang dilakukan oleh PPATK. Tapi, Ivan belum bersedia mengungkap temuan dan hasil analisa PPATK itu. Dia hanya menyebut terdapat transaksi dengan nilai yang sangat besar di ratusan rekening tersebut.

"Masif dan besar sekali (nilai transaksinya)," tutur dia.

2. Menko Mahfud sebut Ponpes Al Zaytun terkait dengan jaringan NII

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika hadir di acara peluncuran riset BNPT. (Tangkapan layar YouTube BNPT)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengakui Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu memiliki kaitan dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Dulu, kata dia, Ponpes Al Zaytun dibentuk dari ide kompartemen IX NII.

"Karena memang sejarahnya tidak bisa disembunyikan. Dulu, munculnya dari ide kompartemen IX NII. Tetapi, dalam perkembangannya menjadi sekurangnya dari fisik yang kami lihat menjadi lembaga pendidikan biasa," kata Mahfud usai menyampaikan sambutan di acara BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) di Hotel JS Luwansa pada 5 Juli 2023 lalu.

Dia menambahkan otoritas keamanan kini tengah menyelidiki asal usul pembangunan Ponpes Al Zaytun. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut membaca dokumen, dulu Ponpes Al Zaytun dikelola oleh Yayasan NII.

"Tetapi, kemudian berubah menjadi Yayasan Pendidikan Islam dan seterusnya. Nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus 88 Antiteror kalau ditemukan tindakan-tindakan terkait fisik," kata dia.

Pada kesempatan itu, dia menggarisbawahi jika yang tengah diproses adalah tindak pidana umum yang melibatkan individu. Tindak pidana itu, kata Mahfud, tidak melibatkan institusi Ponpes Al Zaytun.

"Mungkin nanti akan masuk (ke penyelidikan) tindak pidana khusus seperti terorisme hingga tindak pencucian uang, bila ditemukan (bukti)," tutur Mahfud.

3. BNPT akan telusuri indikasi radikalisme di dalam Ponpes Al Zaytun

Infografis sejarah Pondok Pesantren Al Zaytun (IDN Times/Aditya Pratama)

Mahfud mengatakan sudah menjadi tugas BNPT untuk mengawasi adanya indikasi radikalisme di dalam Ponpes Al Zaytun. Setelah itu, akan dikonstruksikan masalahnya dan disampaikan ke Menko Polhukam.

"Karena, kan BNPT tugasnya yang mengawasi dan membina. Mereka melakukan deradikalisasi dan kontra radikalisme. Kalau sudah ditemukan ada indikasi teror nanti ada Densus 88 Antiteror yang melakukan penindakan secara fisik," kata Mahfud.

Sedangkan, BNPT, ujarnya, mencarikan solusi bagaimana mengembalikan individu yang sudah terpapar dengan paham radikal.

"Mereka memang tugasnya membaur, menjejak hal-hal yang seperti ini dan melakukan pembinaan dengan empat rujukan," ujarnya.