Ribuan SPPG Diangkat Jadi PPPK, PGRI: Ini Ketimpangan, Lihat Guru Honorer

Unifah menilai, pengangkatan para pegawai SPPG berjalan relatif cepat dan terkoordinasi karena program tersebut merupakan prioritas nasional yang dikelola oleh satu badan khusus, yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ini ketimpangan kebijakan negara di mana guru sebagai tenaga pendidik, justru harus menjalani proses panjang dan berliku untuk dapat status PPPK, meskipun banyak di antara mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun," katanya.

Unifah menyatakan, kondisi ini memperlihatkan bahwa tenaga guru belum mendapatkan prioritas yang pantas dalam kebijakan negara, meskipun memiliki peran penting dalam pendidikan generasi masa depan.

"PGRI berharap agar pemerintah mempercepat dan menyederhanakan proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, memberikan kesempatan yang setara dengan pegawai program prioritas lain," ucapnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengangkat 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Februari 2026. Rekrutmen akan dilanjutkan hingga tahap empat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, rekrutmen PPPK dibagi dalam dua gelombang. Sebanyak 2.080 pegawai diangkat menjadi PPPK pada gelombang pertama terhitung pada 1 Juli 2025.

Hal tersebut disampaikan Dadan Hindayana saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Sementara itu, pada tahap kedua, BGN telah melakukan seleksi terhadap 32.000 PPPK, dengan 31.250 khusus untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 750 formasi untuk akuntan, dan 375 lainnya dialokasikan untuk ahli gizi.

"Mereka sudah melakukan pendaftaran dan tes dengan komputerisasi tes dan mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan nomor induk PPPK, diperkirakan mereka akan jadi PPPK mulai pada 1 Februari 2026," kata dia.