Ribuan Warga Asmat Kekurangan Gizi, Presiden Bentuk Satgas Khusus

25 Jan 2018, 11:46 WIB

slideshare.net

Jakarta, IDN Times - Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, ada sekitar 15 ribu warga Asmat, Papua mengalami kekurangan gizi.

"Yang mengalami gizi buruk, kalau kemarin ya cukup tinggi ya, kurang lebihn antara 10.000 sampai 15.000," kata Boy Rafli di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Rabu 24 Januari 2018.

Guna mencegah peningkatan angka gizi buruk, polisi berpangkat bintang dua itu menyampaikan amanah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk membentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang bertugas menangani kesehatan.

"Kemarin bapak Presiden memberikan tugas kepada kami dari Polri dan TNI, dalam hal ini Polda Papua dan Kodam, untuk membuat satuan tugas kesehatan," kata dia.

1. Pemetaan daerah yang rawan penyakit

Pada rapat pimpinan Polri 2018 itu, Kapolda Papua menjelaskan bahwa langkah pertama yang akan diambil adalah melakukan pemilahan wilayah yang rawan didera penyakit menular.

"Kita akan bekerja proaktif melakukan mapping daerah-daerah yang berkaitan dengan rawan atau wabah penyakit. Kemudian sesuai dengan yang diharapkan oleh bapak Presiden kita, akan berupaya untuk mendatangi mereka di daerah yang terisolasi," kata dia.

Boy menyebutkan, satgas kesehatan ini nantinya akan bekerja untuk mengidentifikasi penyakit yang diderita oleh penduduk setempat.

2. Distribusi logistik dan obat-obatan

Layaknya wilayah terisolasi lainnya, hambatan distribusi logistik menjadi kendala untuk mencukupi kebutuhan gizi di Asmat.

"Kita juga termasuk kegiatan bakti sosial beberapa bahan makanan, susu termasuk juga untuk orang dewasa itu juga datang membanjiri Asmat," ujar Boy.

Untuk jalur distribusi, Boy menjelaskan, segala bentuk sumbangan masyarakat akan dikumpulkan terlebih dahulu di Timika yang nantinya akan segera dikirim ke Asmat.

"Dari Timika, kita bisa angkut ke Asmat karena jalur lautnya dekat dari sini kan," kata dia.

Boy berharap, satgas khusus tersebut berperan sebagai akses bagi masyarakat guna proses pertolongan kesehatan.

3. Rencana relokasi warga Asmat

Untuk tindak lanjut, Boy berencana memindahkan warga Asmat ke daerah yang lebih mudah untuk diakses. Terkait wilayah tujuan relokasi, pemerintah akan menunggu hasil kajian antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Untuk relokasi, kita perlu duduk bersama dulu dengan pemerintah daerah, termasuk juga dengan pasti dengan jajaran pemerintah pusat. Pembicaraan akan berkisar mana hal-hal yang mungkin segera dapat dilakukan (relokasi)," ujar Boy.