Risma Keluhkan Banyak Anggaran Diblokir Kemenkeu, Termasuk Bansos

Risma mengakui realisasi anggaran terutama untuk program bantuan sosial belum pernah sampai 100 persen. Hal itu disebabkan lantaran penyaluran bansos seringkali terkendala dalam pendataan yang belum terupdate.

Berdasarkan realisasi anggaran Kemensos 2022, belanja bansos senilai Rp93 triliun terealisasi 98,71 persen. Anggaran tersebut terbagi dalam program PKH yang sukses salur Rp28,7 triliun namun ditransaksikan ke masyarakat senilai Rp28,4 triliun (99,2 persen).

Kemudian anggaran BPNT yang sukses salur senilai Rp44,1 triliun namun ditransaksikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya Rp43,8 triliun (98,1 persen).

“Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, pindah domisili, dan lainnya sehingga belum tersalur,” ujar Risma.

Risma juga mengaku sudah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menambah data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Pada Januari 2021, jumlah peserta PBI JKN dalam data Kemensos sebanyak 96.778.880. Kemudian terdapat perubahan pada 2022 sesuai usulan Kemensos sehingga total penerima PBI JKN 96.800.000.

Sementara itu, Risma mengaku pihaknya menerima sejumlah usulan penambahan peserta PBI JKN dari pemerintah daerah sehingga penambahan menjadi 111.400.000 peserta.

“Usulan kami kemenkeu 111.400.000 karena permintaan daerah banyak sekali dan kami tidak bisa penuhi. Usulan itu memang betul karena kuotanya banyak, kami menerima 9 januari 2021 itu sudah 96.788.000,” ujar Risma.

Sementara itu, Komisi VIII DPR justru mempertanyakan dana bansos yang masih belum tepat sasaran.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyoroti temuan adanya dugaan penyimpangan dana bansos di lapangan oleh sejumlah oknum.

“Ini mungkin yang terburuk yang pernah kita rasakan, baik kami di DPR RI dan di Kemensos,” kata Selly.

Dia mengaku mendapat temuan dugaan penyimpangan dana bansos tunai yang disalurkan oleh PT Pos. Sebelumnya program ini disalurkan melalui bank himbara.

Selly mengatakan ada oknum dari PT Pos yang yang melakukan manipulasi surat kepada penerima bansos BLT, sehingga nilai yang diterima kurang dari yang sudah ditentukan.

“Artinya upaya melakukan penyimpangan PT Pos bank himbara pun bisa dilakukan,” ujarnya.

Selly juga menyinggung program e-warung yang masih kesulitan diakses masyarakat penerima. Sebab, dalam program ini, dana bantuan untuk membantu perekonomian masyarakat tak bisa dilihat langsung oleh penerima.

“Ini bancakannya jadi ada oknum-oknum di bank Himbara. Kenapa kartu itu jadi ditahan. Bahkan banyak oknum e-warung itu ditahan, mereka cairkan baru uangnya diserahkan ke KPM,” ujarnya.