Usai Dibebaskan Bersyarat, Robert Tantular Dicegah KPK ke Luar Negeri

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, Robert dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan, karena keterangannya masih dibutuhkan untuk mengungkap kasus korupsi Bank Century. 

"Kami sudah mengirimkan surat ke pihak Ditjen Imigrasi, karena sesuai pasal 12 UU Tipikor, KPK berhak melakukan pencegahan ke luar negeri di tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," ujar Febri semalam. 

Lembaga antirasuah sudah meminta keterangan dari Robert pada (10/12) lalu. Ia datang ke gedung KPK pada hari itu, kendati tidak disadari oleh awak media. 

Selain Robert, KPK sudah meminta keterangan ke-40 orang lainnya. Apakah ini berarti Robert akan dijadikan tersangka selanjutnya? Mantan aktivis antikorupsi itu menolak menjelaskan lebih lanjut. 

"Saya kira tidak tepat kalau berbicara mengenai potential suspect. Karena di proses penyelidikan, kami ingin menelusuri informasi lebih dulu dan fakta-fakta yang sudah ada," kata dia. 

Berdasarkan data yang tertera di Mahkamah Konstitusi (MK), Robert divonis total 21 tahun untuk empat perkara yang berbeda yakni:

• Perkara Nomor 1059/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dan dihukum 9 tahun penjara (kasus perbankan)
• Perkara Nomor 666/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst dan dihukum 10 tahun penjara (kasus perbankan)
• Perkara Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dan dihukum 1 tahun penjara (kasus pencucian uang)
• Perkara Nomor 210/Pid.B/2013/PN.JKT.PST dan dihukum 1 tahun penjara (kasus pencucian uang)

Namun, menilik ke waktu pembebasan bersyaratnya, itu berarti Robert hanya menjalani 10 tahun masa penahanan di Lapas Cipinang.

Robert kemudian menggugat total vonisnya tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober lalu. Alasannya total hukuman tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan KUHAP.

Di dalam pasal itu tertulis:

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut- turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

"Apabila ditemukan suatu kasus yang di-split (dipisah) dalam proses penyidikannya, yang semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama, maka kasus tersebut masuk ke dalam rumusan Pasal 65 KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana," ujar Robert dalam berkas gugatan yang dilansir website MK pada Oktober lalu.

Sementara, terkait pembebasan bersyarat Robert, KPK tidak ingin mengomentari terlalu jauh. Hal tersebut lantaran kasusnya tidak ditangani oleh lembaga antirasuah. Saat itu, yang menangani adalah Bareskrim Mabes Polri. 

"Tentu itu menjadi kewenangan dari Ditjen PAS dan jajarannya untuk memutuskan apakah tepat atau tidak pemberian remisi yang sangat panjang sebagai pembebasan bersyarat," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. 

Setelah sempat diam soal alasan pembebasan bersyarat Robert Tantular, Kementerian Hukum dan HAM akhirnya memberikan klarifikasinya. Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan, Ade Kuswanto, menjelaskan Robert berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, karena dinilai telah berkelakuan baik selama ditahan di Lapas Cipinang. Hal itu merujuk ke UU nomor 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan. Isinya: "setiap narapidana berhak mendapat remisi dan pembebasan bersyarat".

Menurut ketentuan, kata Ade, Robert diberi fasilitas pembebasan bersyarat karena dua hal, pertama telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana, paling sedikit 9 bulan. 

"Kedua, berkelakuan baik selama menjalani pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum 2/3 masa pidananya," kata Ade melalui keterangan tertulis kepada IDN Times (21/2) lalu. 

Ia kemudian dibebaskan bersyarat dengan surat usulan nomor W10.Pas.01.05.06-540 pada tanggal 5 Mei 2017. Usulan pembebasan bersyarat diteken dengan surat keputusan nomor W10.1347-PK.01.05.06 tahun 2017. 

"Selanjutnya setelah dibebaskan bersyarat pada 25 Juli 2018, yang bersangkutan akan menjadi klien Bapas sampai masa percobaannya berakhir pada 2024," kata Ade lagi.  

Selain divonis dengan hukuman mencapai total 21 tahun, Mahkamah Agung juga menjatuhkan vonis agar kekayaan yang diperoleh Robert dirampas oleh negara. Harta itu kemudian dikembalikan kepada nasabah yang telah ditipu oleh Robert melalui Lembaga Penjamin Simpanan. 

"Barang bukti pada huruf A sampai E dirampas untuk dikembalikan kepada 1.118 orang nasabah reksa dana/discreationary fund pada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," demikian yang diputuskan oleh hakim majelis kasasi dan tertulis di situs MA pada 1 Agustus 2017 lalu. 

Putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Artidjo Alkostar dengan anggota Prof Dr Surya Jaya dan Sri Murwahyuni serta panitera pengganti Santhos Wachjoe Priambodo. Berikut adalah daftar harta yang dirampas dan dikembalikan ke nasabah:

1. Uang milik PT Antaboga Deltasekutiras Indonesia di Bank Century sebesar Rp10,5 juta
2. Uang milik PT Century Mega Investindo di Bank Century yang berasal dari PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp9,5 juta
3. Uang milik PT Central Bumi Indah di Bank Century yang berasal dari PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp141 juta
4. Uang milik PT Magnum Consolidators Indonesia di Bank Century yang berasal dari PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp384 juta
5. Uang Robert Tantular di Bank Mutiara yang berasal dari PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp262 juta
6. Saham Bank Century sebanyak 269,25 juta lembar milik Morgan Pierce Co Ltd di PT Bahana Securities
7. Mal Serpong Plaza
8. Kaveling di Perumahan Buaran Indah, Klender, Jakarta Timur, yaitu di LC7, LC4, LB2, LB4, LA 5, total 5.606 meter persegi
9. Kantor pemasaran PT Central Bumi Indah di Jalan Kebun Bunga
10. Aset Robert Tantular sebesar USD 16,5 juta yang berada di The Jasmine Investmen Trust Jersey