Rombak Tata Kelola, Kementerian Haji Tegaskan Posisi BPKH

Dalam paparannya di hadapan pimpinan Baleg, Dahnil menekankan landasan filosofis bahwa keuangan haji merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara. Oleh karena itu, tanggung jawab utamanya berada di tangan pemerintah.

"Keuangan haji adalah bagian dari keuangan negara. Karena itu, tanggung jawabnya berada pada Pemerintah. Kita ingin memastikan tata kelola yang semakin akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah," ujar Dahnil.

Poin krusial dalam usulan perubahan norma ini adalah status setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Dahnil menjelaskan bahwa dana tersebut kini didefinisikan secara tegas sebagai "uang muka jasa penyelenggaraan haji" yang disetorkan ke rekening atas nama Menteri Haji (Menhaj). Skema ini memperjelas relasi transaksi jasa publik antara jemaah dan pemerintah.

Wamenhaj juga menggarisbawahi restrukturisasi hubungan antara Kemenhaj dan lembaga pengelola keuangan. Hubungan keduanya kini bersifat hierarkis, di mana Menhaj bertindak sebagai pemberi mandat, sementara lembaga pengelola (BPKH) bertindak sebagai pelaksana mandat tersebut.

"Lembaga pengelola keuangan haji tidak berada dalam domain penyelenggaraan haji. Tugasnya adalah mengelola dana secara profesional dengan prinsip kehati-hatian," jelas Dahnil.

Dalam usulan aturan baru tersebut, setidaknya ada tiga poin penegasan tata kelola:

1. BPKH bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menhaj.

2. Menhaj memiliki wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPKH.

3. BPKH wajib menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menhaj.

Untuk menjamin profesionalitas, Kemenhaj mengusulkan mekanisme "Kontrak Kinerja Tahunan". Nantinya, biaya operasional lembaga pengelola akan diselaraskan dengan capaian kinerja mereka yang berbasis persentase nilai manfaat.

Dahnil, yang dalam rapat tersebut duduk berdampingan dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, juga menyinggung soal fleksibilitas investasi. Lembaga pengelola akan diberikan ruang untuk melakukan investasi lintas sektor—tidak hanya terbatas pada sektor haji—selama tetap memegang teguh prinsip syariah dan memberikan imbal hasil yang stabil.

"Tujuan kita adalah optimalisasi dana jangka panjang secara profesional, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh jemaah dan umat," pungkas Dahnil menutup paparannya.

Penyesuaian regulasi ini diharapkan menjadi model pengelolaan keuangan haji modern yang menutup celah inefisiensi dan memastikan dana umat dikelola dengan transparan.