Rommy PPP: Erick Thohir dan Sandi Uno Diminta Istana Tebar Pesona

09 Mar 2023, 19:07 WIB

Sandiaga Uno bersama dengan Erick Thohir (Instagram.com/sandiuno)

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan, kemunculan Erick Thohir dan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres tidak lepas dari instruksi Istana. Pria yang akrab disapa Rommy itu menyebut, Erick dan Sandi diminta oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk tebar pesona. Rommy mengaku informasi itu ia dengar langsung dari keduanya.

"Pada satu kesempatan tentu kan saya bertemu dengan Pak Erick, lalu Pak Sandi ketemu di tempat yang lain. Memang mereka juga menyampaikan kepada Pak Ketum karena apapun pengambil keputusan akhir ada di Pak Ketum berdasarkan mukernas partai. Mereka menyampaikan bahwa memang diminta untuk mempopulerkan diri. Nanti Mas Rommy bisa cek lah ke Istana," ungkap pria yang akrab disapa Rommy itu ketika berbicara di program 'Adu Perspektif' Total Politik yang dikutip, Kamis (9/3/2023).

Informasi itu, kata Rommy, kemudian ia cek ke beberapa pihak. Hasilnya, terbukti kedua menteri di dalam kabinet itu difasilitasi oleh partai berlambang ka'bah tersebut.

"Jadi, memang kami beri ruang seluas-luasnya untuk bersosialisasi di PPP karena kan keputusan itu adanya di ujung," tutur dia.

Ia menilai, mengapa Jokowi ikut masuk ke dalam urusan pencapresan untuk memastikan programnya terus berjalan. Rommy menilai desain yang disiapkan Jokowi ada dua.

"Pertama, lead di koalisi manapun berasal dari partai koalisi. Hari ini hampir semuanya sudah terbentuk dan terjadi. Di KIB semua adalah partai koalisi, di PKB-Gerindra juga partai koalisi, sedangkan di koalisi perubahan, Anies ini kan lead-nya NasDem. Jadi, poin itu sudah tercapai," katanya.

Sedangkan, desain kedua, dalam pandangan Rommy, semua kandidat capres dan cawapres merupakan orang-orang presiden. "Makanya, ada nama Pak Erick dan Pak Sandi kan?" ujarnya.

Menurut Rommy, apa yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai wajar. Sebab, ia berharap semua narasi pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan tetap berlanjut setelah 2024.

Apakah hal tersebut menunjukkan secara nyata Presiden ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024?

1. Sikap Jokowi siapkan capres-cawapres 2024 dinilai menyebabkan kualitas demokrasi menurun

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika berpidato di Istana Kepresiden. (www.instagram.com/@jokowi)

Sementara, dalam pandangan manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, Jokowi memang memiliki kepentingan untuk memastikan pembangunan yang saat ini sedang berjalan akan tetap lanjut. Ketika dibandingkan dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Saidiman menilai, politisi Partai Demokrat itu lebih bijak saat menjadi kepala negara.

"Pak SBY lebih menyadari posisinya sebagai kepala negara dan tetap membiarkan proses demokrasi itu berjalan. SBY terkesan tidak terlalu peduli siapa yang bakal menjabat setelahnya," ungkap Saidiman ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Kamis (9/3/2023).

Sikap berbeda diambil oleh Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu punya kepentingan untuk memastikan bahwa presiden selanjutnya memiliki sikap sejalan dan satu visi dengan pembangunan yang sudah dimulainya.

"Kalau kita lihat secara keseluruhan kan Pak Jokowi lebih menitikberatkan ke pembangunan ekonomi dibandingkan demokrasi," tutur dia.

Lebih lanjut, Saidiman menyebut, sikap cawe-cawe dan kebijakan mengakomodir Jokowi menyebabkan kualitas demokrasi menurun. Alhasil, komposisi partai pendukung di parlemen dengan oposisi terlihat jomplang. Tak heran beragam undang-undang kontroversial di era kepemimpinan Jokowi bisa lolos dengan cepat.

"Itu pun sudah diprotes publik masih tetap bisa dilakukan karena kekuatan di parlemen mencapai 85 persen," ujarnya.

Ia menilai sejak awal menjabat, orientasi Jokowi bukan untuk menguatkan demokrasi tapi lebih dititikberatkan ke pembangunan ekonomi. Jokowi dipersepsikan mengesampingkan demokrasi dan memprioritaskan pembangunan ekonomi dulu.

"Bila pembangunan ekonomi sudah oke baru kemudian orang berbicara demokrasi. Demokrasi menjadi barang agak mewah lah," kata dia.

2. Intervensi Jokowi diduga bukan karena khawatir akan dijerat hukum usai 2024

Presiden Jokowi tinjau panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah bareng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kamis (9/3/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Saidiman menilai, Jokowi begitu peduli terhadap sosok penggantinya bukan lantaran ada upaya untuk menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan proses hukum. Sebab, selama menjabat 10 tahun, Jokowi dinilai banyak menerabas aturan untuk mengesahkan sejumlah undang-undang yang kontroversial.

"Saya melihat lebih besar aspek bahwa apa yang saat ini sedang dibangun harus dilanjutkan. Karena titik beratnya di ekonomi dan itu tercermin dari setiap pidatonya di mana-mana," kata Saidiman.

"Kalau soal kasus hukum (yang mungkin menjerat), saya sih sampai sekarang tidak melihat ada upaya itu ya," tutur dia lagi.

3. DPP PPP anggap pernyataan Rommy mencerminkan sikap pribadi

Muhammad Romahurmuziy (Instagram/@romahurmuziy)

Sementara, ketika ditanyakan kepada Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut, pernyataan Rommy yang selama ini disampaikan ke publik tidak mencerminkan sikap resmi parpol yang dominasi warna hijau tersebut.

"Kami menganggapnya sebagai ijtihad Beliau dalam meramaikan isu politik negeri ini. Dan itu merupakan pernyataan pribadi berdasarkan intuisi politik Beliau sendiri," ungkap Baidowi kepada IDN Times melalui pesan pendek, Kamis (9/3/2023).

Ia menegaskan, posisi Rommy di DPP PPP bukan sebagai pengurus harian. Maka, apapun yang ia sampaikan tidak berdampak kepada keputusan akhir partai.

"Keputusan kan ada di pengurus harian. Sementara, Beliau bukan pengurus harian," kata pria yang akrab disapa Awiek itu.