RS di Jogja Sudah Buka Pendaftaran Vaksin Mandiri COVID-19, Kok Bisa?

12 Des 2020, 19:05 WIB

Ilustrasi layanan kesehatan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Sebuah rumah sakit swasta di Yoyakarta pada Jumat, 11 Desember 2020 sudah membuka pendaftaran bagi warga yang ingin membeli vaksin COVID-19. Padahal, vaksin yang tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis akan diprioritaskan bagi tenaga medis dan pelayan publik.

RS Universitas Islam Indonesia (RS UII) terlihat pada Jumat kemarin mengunggah pengumuman di Instagram bahwa warga sudah bisa mendaftar dan antre untuk memperoleh vaksin COVID-19. Di dalam unggahan itu juga tertulis keterangan merek dan harga vaksin akan ditentukan setelah ada ketetapan dari pemerintah.

Namun, saat ditanya oleh warganet, RS UII memperkirakan vaksin akan dibanderol dengan harga Rp450 ribu-Rp500 ribu per dosisnya. Selain itu, estimasi kedatangan vaksin COVID-19 antara 1-2 bulan mendatang.

RS UII juga mencantumkan nomor WhatsApp yang bisa dikontak oleh warga yang tertarik untuk mendaftar. IDN Times sudah mengontak ke nomor tersebut pada Jumat kemarin.

Pihak rumah sakit menjelaskan mereka berpeluang untuk mendapat beberapa merek vaksin COVID-19, mulai dari Sinovac, Pfizer hingga Moderna. "Namun, kepastian merek apa yang tersedia setelah sudah dinyatakan aman oleh pemerintah. Nanti, akan kami informasikan setelah vaksin tersedia," demikian manajemen RS UII menjawab teks IDN Times.

Manajemen RS UII kemudian meminta kami untuk mengisi formulir pemesanan sebagai bentuk keikusertaan antre memperoleh vaksin COVID-19 secara mandiri. Mengapa manajemen rumah sakit memilih sudah membuka pendaftaran vaksin COVID-19, sedangkan belum diketahui dengan pasti kapan vaksin yang harus dibayar mandiri oleh warga tiba di Indonesia?

Apa komentar epidemiolog melihat pihak rumah sakit yang sudah membuka pendaftaran vaksin COVID-19 sejak jauh-jauh hari?

1. Rumah sakit ingin mengecek antusiasme warga soal vaksin COVID-19

Ilustrasi RS Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta (www.uii.ac.id)

Humas RS Universitas Islam Indonesia (RS UII), Indra Lestari yang dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Jumat malam kemarin mengatakan manajemen ingin mengecek antusiasme warga ketika dibuka pendaftaran vaksin COVID-19. RS UII, kata Indra, ingin ikut menyukseskan kampanye vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa keluar dari pandemik COVID-19.

"Terbukti, warga sangat critical sekali, karena ketika mereka melakukan pre oder (vaksin COVID-19) selalu menanyakan merek apa yang akan disediakan oleh RS UII bila sudah berhasil direservasi. Untuk merek dan jenis vaksinasi ini, kami akan melihat perkembangannya lebih lanjut," ungkap Indra.

Namun, manajemen RS UII memastikan vaksin yang mereka pesan dan segera didistribusikan ke publik sudah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Rencananya RS UII, kata Indra, akan membuka pendaftaran vaksinasi mulai dari 11 Desember 2020 hingga 11 Februari 2021. Warga yang ikut mendaftar ini lah, ujarnya, akan diberi prioritas untuk bisa mengakses vaksin COVID-19 secara mandiri.

"Tidak diperlukan down payment (DP) untuk bisa mendaftar, nanti kami akan blast (informasi) kepada semua warga yang telah mendaftar dengan prosedur kesehatan yang berlaku. Kami akan atur jadwalnya dan jam vaksinasinya," kata dia lagi.

Berdasarkan data yang ia punya sejak pengumuman open PO vaksin COVID-19 dipasang pada Jumat kemarin pukul 13:00 WIB hingga 21:00 WIB, ada sekitar 30-60 individu yang menghubungi pihak RS UII. "Mereka menghubungi kami melalui personal message di IG dan hotline WA," ujarnya.

2. RS UII Yogyakarta sudah ajukan permintaan alokasi vaksin COVID-19 ke PT Bio Farma

ilustrasi vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Indra menjelaskan manajemen RS UII Yogyakarta sudah mengajukan permohonan alokasi vial vaksin COVID-19 ke PT Bio Farma. Meski PT Bio Farma menjadi produsen vaksin CoronaVac yang bahan curahnya diperoleh dari Tiongkok, namun RS UII tidak mau terburu-buru itu lah jenis vaksin yang akan mereka berikan ke warga.

"Kami akan melihat perkembangannya seperti apa karena kan ini situasinya dinamis sekali," ujar Indra.

Ia juga mengatakan harga Rp450 ribu-Rp500 ribu per dosis vaksin merupakan estimasi batas bawah vaksin tersebut. "Ini untuk satu kali suntikan vaksin," tutur dia.

Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Corporate Secretary PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, belum ada permintaan dari rumah sakit yang mereka terima terkait alokasi vaksin COVID-19. "Belum ada (pemesanan vaksin COVID-19), itu mungkin baru persiapan awal dari masing-masing rumah sakit saja," tutur Bambang melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Jumat kemarin.

3. Pembukaan pendaftaran vaksin mandiri COVID-19 malah akan memperburuk pandemik

Sementara, ketika dimintai pendapatnya, Sosiolog dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura, Sulfikar Amir open PO vaksin COVID-19 yang kini sudah mulai terjadi justru menjadi blunder baru dalam penanganan wabah di Indonesia. Masalah kesehatan publik, kata Sulfikar, malah menjadi privatisasi pandemik.

"Dampaknya justru bisa memperburuk pandemik. Ini bukan persoalan keadilan semata, karena kalau ada kelompok yang rentan (terpapar) COVID-19 dan tidak tervaksinasi karena alasan biaya maka bisa jadi ancaman untuk semua orang," ungkap Sulfikar melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Jumat kemarin.

Menurutnya, ini menyangkut keselamatan semua orang. "Sebab, dalam prinsip mitigasi wabah, nobody is safe until everyone is safe," tutur dia lagi.

Oleh sebab itu, Sulfikar menggagas dengan platform change.org agar pemerintah menggratiskan vaksinasi COVID-19. Hingga hari ini, sudah ada 1.897 orang yang menandatangani petisi tersebut. Batas tanda tangannya ia naikan dari semula 1.500 menjadi 2.500.

"Anda mungkin mampu bayar vaksin mandiri tapi kalau masih ada jutaan warga Indonesia yang tidak mendapatkan vaksin karena kendala biaya, maka Anda tidak akan pernah aman. So, we gotta do this together," demikian cuitan Sulfikar pada Selasa, 8 Desember 2020 lalu.

4. Vaksin mandiri justru membuat warga di tanah air semakin enggan divaksinasi COVID-19

Perburuan vaksin oleh negara-negara di dunia (IDN Times/Sukma Shakti)

Senada dengan Sulfikar, epidemiolog dari Griffith University di Brisbane, Australia, Dicky Budiman juga mendukung agar vaksinasi digratiskan bagi semua warga di Indonesia. Dalam pandangannya jumlah warga di Indonesia yang meragukan keberadaan pandemik COVID-19 tergolong tinggi, meski ia tidak menyebut angka spesifik. Namun, ia melihat bagaimana persepsi publik berkembang di media sosial.

"Masih banyak yang percaya informasi keliru yang menyebabkan mereka tak percaya adanya pandemik. Jangankan disuruh membayar (vaksinasi), pun bila digratiskan belum tentu mereka mau juga," kata Dicky kepada IDN Times hari ini melalui telepon.

Seandainya pemerintah berubah pikiran dan memilih untuk menggratiskan vaksin, tantangan yang dihadapi untuk mengampanyekan vaksinasi COVID-19 tetap besar. "Apalagi tidak sukarela dan diminta untuk membayar. Kedua hal ini tidak boleh dikecualikan," ujarnya lagi.

Ia menambahkan bisa saja pemerintah membuat kebijakan ada vaksin yang gratis dan berbayar, tetapi status bencana nasional harus diangkat lebih dulu. "Baru kemudian ada dasar (bagi pemerintah) menjadikan vaksin harus dibayar sendiri oleh publik," tutur dia.

Sementara, Menteri BUMN, Erick Thohir pernah mengatakan pemerintah tidak menggratiskan vaksin COVID-19 karena mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Ia mengatakan APBN sudah terkuras untuk penanganan dampak COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Menurutnya, dalam kondisi pandemik COVID-19, maka semua elemen masyarakat harus bergotong-royong. "Kami sangat mengharapkan masyarakat yang memiliki uang bisa membantu keuangan negara dengan melakukan vaksinasi mandiri alias tidak gratis," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu pada 11 September 2020 lalu ketika berpidato di Universitas Padjajaran.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19, menggelar kampanye 3M: Gunakan Masker, Menghindari Kerumunan, atau jaga jarak fisik dan rajin Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. Menjalankan gaya hidup 3M, akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 di situs covid19.go.id dan IDN Times.