Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta meresmikan rute baru Transjabodetabek, Kamis (24/4/2025), Blok M-Alam Sutera, dengan 18 armada bus yang mulai beroperasi.
Hadirnya bus dengan rute baru ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas pengguna transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya.
Merespons hal itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut positif dengan adanya pengembangan layanan Transjabodetabek. Namun, mereka kembali menekankan pentingnya penyusunan masterplan Jabodetabek yang terintegrasi dan sistematis.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, mengatakan tanpa adanya perencanaan induk yang jelas, pengembangan layanan antar wilayah berisiko tidak terkontrol, dan tidak optimal dalam mencapai tujuan utamanya, yakni mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum yang andal.
“Masterplan Jabodetabek bukan sekadar rencana teknis, melainkan pondasi bagi kolaborasi penyelenggaraan dan pembiayaan layanan lintas daerah yang dinikmati bersama oleh seluruh warga Jabodetabek," kata Tory dikutip dari keterangan pers, Kamis.
MTI berpendapat dengan adanya masterplan akan ada dasar yang jelas untuk pembagian tanggung jawab dan pembiayaan antarwilayah. Meskipun Jakarta berperan sebagai penggerak utama dengan menyediakan layanan dan subsidi, tetapi dalam jangka panjang, wilayah di Bodetabek perlu berkontribusi sesuai proporsi manfaat yang diterima masyarakat.
“Selayaknya DKI Jakarta membiayai di tahap awal. Namun, melalui masterplan, kita dapat menentukan momen yang tepat ketika beban subsidi mulai bisa dialihkan ke wilayah Bodetabek--misalnya saat farebox recovery ratio sudah mencapai 70 persen. Inilah gunanya perencanaan bersama yang terukur," ujar Yusa Cahya Permana, Ketua MTI Jakarta.
MTI juga mendorong revitalisasi Terminal Blok M sebagai TOD yang akan menjadi pusat semua layanan Jabodetabek berawal dan berakhir, mengingat sudah dilayani MRT.
Selain itu, MTI terus mendorong pemerintah pusat dan daerah di Jabodetabek untuk mempercepat merumuskan masterplan transportasi antar wilayah yang komprehensif, agar langkah pengembangan angkutan umum dapat berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.