RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Hanya Bercorak Pada Satu Agama

Selain itu, ada beberapa peraturan lainnya yang berkaitan seperti persoalan kesehatan dengan kehamilan secara ilmiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) a, b & c UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dan PP No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang juga menurutnya sudah cukup mengakomodir tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, dan itu tidak perlu diatur lagi dalam RUU Ketahanan Keluarga.

RUU Ketahanan Keluarga juga dianggap mengembalikan perempuan ke dalam peran domestiknya, dengan membebani tanggung jawab rumah tangga kepada perempuan sebagai istri. RUU ini juga dinilai tidak menyebutkan kesetaraan antar pasangan dan anggota keluarga, sebagai indikator untuk mempertahankan keluarga.

“Baik naskah akademik maupun draf rancangan, kesetaraan antar pasangan dan anggota keluarga tidak disebut sebagai indikator dalam mempertahankan apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga, sebaliknya malah membuat standarisasi mana keluarga yang dianggap ‘baik dan benar’ dan mana yang dianggap harus dipulihkan,” katanya.

Untuk diketahui, RUU Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020, namun terus menuai kontroversi di masyarakat. RUU tersebut dinilai terlalu jauh mengatur ke ranah privasi bahkan hingga urusan ranjang sebuah keluarga.

RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan ide dari anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher. Namun, Endang Maria Astuti menarik diri karena tidak secara intens membahas RUU Ketahanan Keluarga ini.