RUU PPRT Ditetapkan Jadi Inisiatif DPR, PDIP: Untuk Lindungi Pekerja

Parta berpendapat, melalui RUU ini ikatan antara bos dan pekerja rumah tangga tetap bisa mengusung semangat kekeluargaan namun tetap dalam koridor profesional. Pengakuan secara hukum menjadi elemen kunci agar hak-hak dasar pekerja tidak terabaikan. Payung hukum ini didesain agar mampu memayungi realitas sosial sekaligus memberikan rasa keadilan.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga nilai-nilai sosial yang positif sekaligus memastikan adanya perlindungan yang adil dan berkeadilan bagi PRT, sebagai bagian dari pekerja yang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat,” ucap dia.

Regulasi ini dirancang untuk menciptakan proporsionalitas hak di antara tiga pihak utama, yaitu pekerja, pemberi kerja, dan penyalur atau P3RT. Pihak penyalur memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan data kualifikasi yang jujur. Selain itu, mereka harus menjamin ketersediaan pengganti jika terjadi kendala pada masa awal kontrak kerja.

“Sebaliknya, Pemberi Kerja wajib membayar upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) secara tepat waktu sesuai perjanjian kerja tertulis,” kata dia.

Pemerintah memegang peranan krusial dalam memasukkan seluruh pekerja rumah tangga ke dalam struktur jaminan sosial nasional. Hal ini mencakup pendaftaran wajib pada program BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan bagi setiap individu yang bekerja di sektor domestik. Akses perlindungan kesehatan dan jaminan hari tua kini menjadi hak yang mutlak didapatkan.

"RUU ini juga akan diatur mekanisme penyelesaian perselisihan antara Pemberi Kerja dengan PRT akan diselesaikan dengan mekanisme mediasi diluar pengadilan," ujar dia.

Peningkatan kapasitas kerja melalui pelatihan vokasi menjadi mandat yang harus dijalankan oleh pemerintah dan lembaga penyalur. Parta menginstruksikan agar proses peningkatan keahlian ini tidak membebani pihak pekerja secara finansial. Biaya pendidikan keterampilan harus sepenuhnya ditanggung sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia.

“Peningkatan kompetensi harus dipandang sebagai investasi negara untuk meningkatkan harkat, martabat, dan produktivitas pekerja rumah tangga,” ujar Parta.