Sahroni Komisi III Kritik Ridwan Kamil Salahkan Mahfud MD soal Rizieq

17 Des 2020, 15:25 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni (Instagram.com/ahmadsaroni88)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengkritik pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, karena menyalahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat.

Sahroni menilai pernyataan gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut kurang tepat, karena sebenarnya Mahfud juga sudah mengingatkan para penjemput agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.

"Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," kata Sahroni dikutip dari ANTARA, Kamis (17/12/2020).

1. Pemerintah telah mengatur tata tertib saat Rizieq tiba di Indonesia

Simpatisan menyambut kedatangan pimpinan FPI Rizieq Shihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (10/11/2020) (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Menurut Sahroni, makna tertib itu termasuk melapor ke kepolisian kemudian mendapatkan surat izin keramaian, namun itu tidak terpenuhi. Ia juga menegaskan, pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan, sehingga jika penjemputan Rizieq membeludak, itu disebabkan para penjemput yang tidak menaati tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud.

"Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah, tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud," ujar dia.

2. Sahroni serahkan kasus keramaian ke kepolisian

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. (ANTARA FOTO/Fauzan)

Sahroni menilai, Mahfud sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan terkait ketertiban, namun masyarakat masih melanggar. Itu yang seharusnya menjadi perhatian bersama.

“Ini bukan waktunya kita saling menunjuk siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," ujar dia.

3. Ridwan Kamil salahkan Mahfud soal keramaian saat kedatangan Rizieq Shihab

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai adanya kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Pemimpin FPI Rizieq Shihab, disebabkan adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari pak Mahfud, di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," kata Ridwan Kamil usai diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu, 16 Desember 2020.

Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut dia, menjadi tafsir masyarakat, khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq, baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, Bogor, maupun di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya," kata mantan Wali Kota Bandung itu.

Karena itu, Ridwan Kamil menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa kepolisian hanyalah para kepala daerahnya, dalam hal ini ia sebagai gubernur Jawa Barat. Menurut dia, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan ini.