Comscore Tracker

Nurdin Abdullah Kena OTT KPK, Nelayan Makassar Ungkit Tambang Pasir

Walhi Sulsel desak Nurdin Abdullah mundur sebagai gubernur

Makassar, IDN Times - Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat respons dari nelayan Pulau Kodingareng, Makassar, meski sejauh ini belum diketahui kasus dugaan korupsi apa yang menjerat Nurdin.

Perwakilan masyarakat perempuan Kodingareng Siti Aisyah hadir dalam konferensi pers virtual bersama Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Sabtu (27/2/2021) sore. Dia menyambut positif penangkapan Nurdin, dan berharap ada titik terang pada kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK.

Perlu diketahui, selama ini masyarakat Pulau Kodingareng getol mengkritik Gubernur Nurdin dan Pemerintah Provinsi Sulsel. Terutama, kritik terkait izin penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan Kodingareng, untuk proyek reklamasi pelabuhan Makassar New Port (MNP).

"Semoga dengan penangkapan gubernur, antek-anteknya juga ikut tertangkap," kata Siti pada konferensi pers via aplikasi Zoom, Sabtu.

Baca Juga: Ramai Kabar Nurdin Akan Terbang ke Makassar Malam Ini, Begini Kata KPK

1. Nelayan ungkit dampak proyek penambangan pasir laut atas izin gubernur

Nurdin Abdullah Kena OTT KPK, Nelayan Makassar Ungkit Tambang PasirKapal penambang pasir di Perairan Sangkarrang, Makassar, Sulsel. IDN Times/WALHI Sulsel

KPK masih memeriksa Nurdin dan lima orang lain yang ditangkap di Makassar. Belum ada keterangan resmi soal kasus yang tengah diselidiki. Namun penangkapan dikait-kaitkan dengan sejumlah proyek di Sulsel, salah satunya Makassar New Port (MNP).

Siti mengungkit pengalaman masyarakat Kodingareng, terutama nelayan, yang terbebani penambangan pasir laut di sekitar wilayah tangkap mereka. Aktivitas itu disebut membuat nelayan sulit menangkap ikan. Selain itu, dampak penambangan terhadap lingkungan membuat hasil tangkap jauh berkurang.

"Nelayan susah melaut, susah dapat ikan. Bagaimana mau melaut kalau wilayah tangkapnya kami ditambang," kata Siti. 

Siti mengakui belakangan sebagian masyarakat Kodingareng mendukung operasi tambang pasir laut. Namun dia menegaskan sebagian besar masih menolak, karena dampaknya sangat terasa.

2. Nelayan tetap susah melaut meski kapal penambang berhenti beroperasi

Nurdin Abdullah Kena OTT KPK, Nelayan Makassar Ungkit Tambang PasirAksi teatrikal ASP untuk perjuangan nelayan Pulau Kodingareng di depan Kantor Gubernur Sulsel. IDN Times/Sahrul Ramadan

Siti mengungkapkan, beberapa pekan terakhir kapal penambang pasir laut sudah berhenti beroperasi. Sehingga nelayan dan masyarakat Kodingareng juga tidak pernah lagi menggelar unjuk rasa di laut.

Siti menyatakan unjuk rasa selama ini adalah bagian dari upaya nelayan menolak aktivitas tambang pasir laut. Pada akhir 2020, masyarakat Kodingareng bahkan sempat menggelar protes dengan menginap di depan Kantor Gubernur Sulsel.

"Karena dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi kami juga rasa dampak sosial, bahkan sampai keluarga," ucapnya. 

Menurut Siti, sejak kapal penambang beroperasi awal 2020, sejak saat itu pula masyarakat nelayan mulai merasakan dampaknya. "Dampak abrasinya ada. Nelayan melaut, giliran pulang, tidak dapat hasil, pasti bertengkar lagi sama istri. Bikin habis bensin, terpaksa utang lagi," ujar dia.

3. Walhi mendesak agar Nurdin Abdullah mundur sebagai Gubernur Sulsel

Nurdin Abdullah Kena OTT KPK, Nelayan Makassar Ungkit Tambang PasirGubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin, yang selama ini mendampingi masyarakat Kodingareng, berharap KPK bekerja profesional dalam menangani dugaan kasus korupsi yang melibatkan Nurdin.

Meski belum jelas soal kasus yang tengah ditangani, Amin mendorong KPK menyelidiki Nurdin terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek izin tambang pasir laut untuk MNP. Amin juga mendesak Nurdin mundur dari jabatannya jika ditetapkan sebagai tersangka.

"Agar proses penyelidikan bisa berjalan baik, dan agar tidak ada kepentingan-kepentingan lain bila ada masalah lain yang muncul di kemudian hari," kata Amin. 

4. Nurdin tak ingin proyek MNP dihalang-halangi

Nurdin Abdullah Kena OTT KPK, Nelayan Makassar Ungkit Tambang PasirANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Sebelumnya, Nurdin Abdullah meminta masyarakat tidak mengganggu reklamasi untuk kepentingan pembangunan Makassar New Port (MNP) Kota Makassar. Dia merespons masifnya perjuangan masyarakat nelayan menolak tambang pasir untuk reklamasi.

"Jadi itu memang nanti (Makassar) New Port itu sudah terintegrasi dengan kawasan industri. Makanya jangan dihalang-halangi itu reklamasi New Port," kata Nurdin kepada jurnalis, Selasa, 22 September 2020.

Nurdin menjelaskan alasan ia menginginkan agar proyek pembangunan MNP di kawasan utara Makassar itu berjalan lancar dan tanpa hambatan. "Agar ini nanti yang merangsang orang masuk berinvestasi. Itu masuk dalam skema kita," kata dia.

Nurdin menyebut lahan seluas 1.200 hektare untuk pembangunan MNP bertujuan agar perputaran roda ekonomi di Sulsel, khususnya Makassar bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Menurut dia, lahan mencakup kawasan industri dan bakal terintegrasi dengan rencana pembangunan jalan tol. 

Walhi Sulsel pernah menantang Nurdin berdialog dengan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng. Dialog bertujuan memaparkan bukti kajian Walhi Sulsel bahwa aktivitas penambangan pasir berdampak buruk terhadap masyarakat Pulau Kodingareng.

Menanggapi tantangan tersebut, Gubernur Nurdin meminta agar hasil analisis dan kajian Walhi Sulsel terkait kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir diserahkan kepadanya, tanpa harus dialog. "Kirim ke pemerintah provinsi saja hasil kajiannya," kata Nurdin saat itu.

Baca Juga: ACC Sulawesi Beberkan 4 Kasus Dugaan Korupsi Terkait Nurdin Abdullah

Topic:

  • Rochmanudin
  • Jumawan Syahrudin

Berita Terkini Lainnya