Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, merasa tersinggung saat ada seorang pemimpin partai politik menyebut Presiden Joko"Jokowi" Widodo adalah "Raja Jawa". 

"Saya pikir kita memakai istilah Ketua Umum Partai Golkar yang baru yang menyatakan Raja Jawa, maka kita saatnya menurunkan Raja Jawa," ujar Said Didu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (22/8/2024).

Said menegaskan bahwa negara bukan milik satu keluarga atau milik Jawa, Sulawesi, atau milik siapa pun.

"Hari ini kita mengakhiri terpenjaranya terambilnya konstitusi untuk dimanfaatkan oleh satu keluarga dari Solo," ujarnya.

Said geram dengan kegaduhan yang dibuat Jokowi untuk kepentingan keluarganya. Said mengatakan, kondisi ini seperti 1998 saat masih dipimpin rezim Soeharto yang mengendalikan lembaga negara untuk menguasai konstitusi. Namun, saat ini konstitusi digunakan untuk keluarga Solo.

"Ini seperti tahun 1998, bedanya kalau 98 masih dikuasai oleh konstitusi, masih dikendalikan oleh lembaga-lembaga resmi negara, sekarang konstitusi digunakan oleh satu keluarga dari Solo untuk kepentingan keluarganya,"' ujar dia.

Said mengatakan, MK sudah gaduh dua kali hanya untuk mengurusi anak dari satu keluarga, mulai Gibran sampai Kaesang.

"Saat pilpres kemarin kita persoalkan umur calon wakil presiden. Anak presiden Jokowi. Hari ini kita permasalahkan anak ketiga Beliau. Anak bungsu beliau tentang umur cawagub. Apakah kita harus menunggu juga cucunya untuk kita persoalkan lagi?" imbuhnya.

Editorial Team