Saling Lempar Komentar Dewas VS Pimpinan KPK Soal Geledah Kantor PDIP

Di program tersebut, Najwa Shihab selaku host menggaris bawahi di antara kedua organ itu saat ini malah saling lempar pernyataan di ruang publik. Terkesan kedua pihak saling menyalahkan sehingga saat ini kantor DPP PDI Perjuangan belum juga disegel dan digeledah oleh petugas KPK. 

Namun, Tumpak mengatakan itu sekedar salah ucap saja. 

"Ini mungkin terjadi slip of the tongue. Mungkin ya. Pimpinan juga baru, dewas juga baru, jadi salah ucap," tutur mantan Wakil Ketua KPK di jilid pertama. 

Namun, publik tak percaya itu, lantaran pernyataan yang terkesan menyalahkan dewas, muncul beberapa kali dari pimpinan. Tumpak tak merespons itu. Ia hanya menggaris bawahi dan sekaligus menepis dewas dianggap membuat kinerja KPK lebih lambat dalam memproses kasus korupsi. 

"Sehingga, semua sudah sepakat di tim penindakan, kami (dewas) bisa mengeluarkan izin 1 X24 jam," katanya lagi. 

Uniknya, kendati dewan pengawas sudah bertemu dengan semua pegawai KPK di bagian penindakan, mereka justru belum sempat berbincang dengan pimpinan. Padahal, lima pimpinan adalah mitra kerja terdekat hingga empat tahun mendatang. 

"Ya, kami sudah telepon-telepon. Saya sudah sempat berhubungan dengan Pak Firli (Ketua KPK) lewat ponsel, karena sama-sama punya kesibukan. Mereka sibuk courtesy call ke mana-mana, kami juga sibuk dengan pembentukan organ dewan pengawas sesuai dengan perpres yang dikeluarkan," ujar Tumpak. 

Pengakuan Tumpak itu justru terlihat janggal, padahal seharusnya pimpinan melakukan konsolidasi di dalam dengan dewan pengawas dan para pegawai. Ia menyebut pertemuan itu akan terjadi pada Selasa (21/1) mendatang. 

"Kan masing-masing dari kami sibuk. Tapi, nanti tetap bertemu," kata pria yang sempat menjadi komisaris utama di Pelindo tersebut. 

Sementara, menurut PDI Perjuangan, upaya penyegelan dan penggeledahan yang hendak dilakukan oleh komisi antirasuah pada pekan lalu tidak sesuai aturan. Semua prosedur sudah dinilai oleh partai berlambang moncong putih itu janggal lantaran surat perintah penyelidikan diteken pada 20 Desember 2019. Ketika itu, sedang terjadi pergantian kepemimpinan dari jilid IV ke jilid V. 

Maqdir Ismail yang digandeng oleh PDI Perjuangan sebagai salah satu anggota kuasa hukum mengatakan surat perintah penyelidikan itu sudah tak lagi bisa ditanda tangani oleh pimpinan jilid IV. Sebab, Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pemberhentian pimpinan KPK jilid IV Agus Rahardjo Cs jatuh pada 21 Oktober 2019. Sementara, dalam Keppres itu juga dikatakan pengangkatan terhadap pimpinan baru akan dilakukan pada 20 Desember 2019. 

"Artinya apa? Ketika 21 Oktober 2019 mereka diberhentikan dengan hormat sampai dengan 20 Desember. Sebelum pimpinan baru disumpah, pimpinan KPK itu tidak diberi kewenangan secara hukum untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang selama ini jadi kewenangan mereka," kata Maqdir semalam di gedung DPP PDI Perjuangan. 

Operasi senyap, ujarnya lagi, seharusnya tidak bisa dilakukan. Apalagi penyegelan dan penggeledahan. Lantaran, sejak 21 Oktober 2019, pimpinan KPK jilid IV sudah tak lagi memiliki kewenangan sebagai nahkoda organisasi antirasuah tersebut.