Sambil Berurai Air Mata, Baiq Nuril Tagih Janji Jokowi Beri Amnesti

Selain merekam video, Baiq turut menulis harapannya di atas selembar kertas dan ditujukan kepada Presiden Jokowi. Di dalam surat itu, ia turut kembali menagih janji Jokowi untuk memberikan pengampunan atau amnesti. 

"Karena hanya ini jalan satu-satunya dan harapan terakhir saya," demikian yang ditulis oleh Baiq. 

Sementara, kuasa hukum Baiq Nuril Maknun, Aziz Fauzi berharap Presiden Jokowi bisa memberikan amnesti kepada kliennya sebelum ia dijebloskan ke penjara. 

"Ini kan menjadi kewenangan prerogatif dari Pak Presiden. Kami sangat mengharapkan Bapak (Jokowi) bisa melihatnya," kata Aziz ketika memberikan keterangan pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7). 

Lebih lanjut, kuasa hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi mengatakan putusan MA yang menolak Peninjauan Kembali kliennya membuat ia sangat kecewa terhadap sistem hukum di Indonesia. Ia menilai tak masuk akal ketika korban pelecehan seksual seperti Baiq justru harus mendekam di dalam penjara.

Oleh sebab itu, pihak Baiq sangat berharap Jokowi mengeluarkan amnesti sebagai bentuk perlindungan dari negara bagi korban pelecehan seksual. 

"Saya kira di situlah tepatnya amnesti dikeluarkan. Karena itu inisiatif dari presiden, bukan 'by request' seperti grasi dengan catatan ada kepentingan negara. Kepentingan negara ya tadi negara berkomitmen melindungi semua korban pelecehan seksual," kata Aziz ketika memberikan keterangan pers. 

Sebelumnya, Baiq Nuril telah menyatakan tidak akan mempertimbangkan opsi untuk mengajukan grasi kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Hal itu lantaran, secara prosedur, Nuril diminta untuk mengakui perbuatannya telah mencemarkan nama baik mantan Kepala SMAN 7 Mataram yang bernama Muslim. 

Usulan agar Nuril mengajukan grasi disampaikan oleh Jokowi di Lamongan, Jawa Timur pada November 2018 lalu. Langkah itu, diamini oleh Direktur Eksekutif organisasi Institute Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju. Usulan Presiden Jokowi, kata Anggara, jelas bertolak belakang dengan keinginan Nuril. 

"Kalau Presiden mengusulkan agar mengajukan grasi, maka itu sama saja meminta Nuril meminta maaf terlebih dahulu atas perbuatan yang tidak ia lakukan, lalu memohon pengampunan," kata Anggara kepada IDN Times pada hari ini melalui pesan pendek. 

Sementara, sejak awal, ICJR justru mendorong agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan amnesti atau pengampunan murni. 

Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril mengecam putusan PK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Hakim MA, menurut mereka seharusnya bisa lebih cermat dan memiliki perspektif dalam menilai kasus tersebut. 

"Apalagi MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam PERMA itu disampaikan bahwa dalam pemeriksaan perkara hakim diminta mempertimbangkan beberapa aspek kesetaraan gender dan non diskriminasi dalam proses identifikasi fakta persidangan," demikian kata mereka dalam keterangan tertulis hari ini. 

Selain itu, sejak awal, kasus ini sebenarnya tak layak untuk diadili. Mengapa? Sebab, hakim justru gagal dalam melihat pertanyaan hukum yang harus dijawab di dalam perkara terkait pembuktian. 

"Perlu diketahui alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan kasus ini bukan alat elektronik asli melainkan hasil penggandaan berulang kali tanpa adanya rekaman asli untuk menguatkan orisinalitas dari alat bukti tersebut," tutur mereka. 

Sementara, terkait dengan keputusan MA, Jokowi mengaku tak ingin mengomentari hal itu. Pasalnya, itu sudah menjadi keputusan MA dan masuk ke dalam wilayah yudikatif.

Sebagai tindak lanjutnya dalam menyikapi putusan tersebut, Jokowi mengatakan akan menggunakan kewenangan yudisialnya sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Nanti kalau sudah masuk ke saya, di wilayah saya, akan saya gunakan kewenangan yang saya miliki. Saya akan bicarakan dulu dengan Menkumham, Jaksa Agung, Menko Polhukam, apakah ada amnesti atau yang lainnya," ujar Jokowi di Manado, Jumat (5/7).