Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono, beberapa waktu lalu mempersilakan Partai Demokrat untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur. Pernyataan tersebut mengundang tanggapan sejumlah pihak, termasuk Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.
Sandiaga mengatakan dia sangat menyayangkan pernyataan tersebut, terlebih ini di bulan suci Ramadan.
Sandiaga menjelaskan Koalisi Indonesia Adil Makmur saat ini masih kompak, sehingga tak sesuai dengan pernyataan tersebut.
"Kenyataannya, kami sangat solid dan sudah dikonfirmasi para sekjen bahwa Koalisi Indonesia Adil Makmur solid," jelas Sandiaga usai berbuka puasa bersama anak yatim di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/5).
Sebelumnya, Partai Demokrat terang-terangan menegaskan bakal mengakhiri kerja sama dalam koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga, jika KPU menyatakan Jokowi-Ma'ruf Amin pemenang Pilpres 2019.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan hal tersebut dilakukan karena partainya mempunyai kewajiban mengawal pemerintahan.
"Kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, kerja sama koalisi berakhir karena pilpres juga berakhir," kata Ferdinand di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5).
Pernyataan tersebut lantas ditanggapi Arief yang meminta Demokrat sebaiknya bertindak tegas dengan keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Indonesia Adil Makmur, jangan elitenya dan ketum kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala. Monggo keluar saja deh," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/5).
Menurut Arief, Partai Demokrat tidak memiliki efek elektoral saat menjadi salah satu partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga. Arief menyebut, Demokrat malah membuat elektoral Prabowo-Sandiaga merosot.
"Wong gak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandiaga kok selama ini. Malah menurunkan suara loh," ujar Arief.
Ferdinand mengatakan, sikap Partai Demokrat akan ditentukan setelah KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Setelahnya, Demokrat akan mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja yang menyokong Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.
Hal tersebut akan dibahas dalam rapat majelis tinggi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau Jokowi mengajak kami, akan dipertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin SBY. Kalau tidak diajak, gak mungkin juga kami masuk ke pemerintahan,” tutur dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, membuka peluang bagi Partai Demokrat dan PAN untuk bergabung.
Karding mengatakan, dari semua partai pendukung dan pengusung Prabowo-Sandiaga, kemungkinan besar yang terlebih dahulu merapat ke Jokowi adalah Partai Demokrat dan PAN.
"Saya melihat yang punya peluang besar ke depan (gabung) PAN dan Demokrat," kata Karding, Rabu (1/5) lalu.
Sehari setelah pernyataan itu, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5). Perbincangan Jokowi dan AHY tersebut berlangung secara tertutup sekitar 30 menit.
Seusai pertemuan, putra Ketua Umum Partai Demokrat SBY itu mengakui kedatangannya lantaran mendapat undangan dari Jokowi. Bahkan, dirinya mengaku sudah lama tidak berbincang-bincang dengan calon presiden petahana tersebut.
"Alhamdulillah, saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Jokowi atas undangan beliau dan tentunya sudah cukup lama tidak silaturahmi," ujar AHY.