Sangat Dibutuhkan, DPD RI Bahas Regulasi Soal Keselamatan Transportasi

Sementara itu, anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedy, menilai tingginya kecelakaan disebabkan tingginya jumlah kendaraan pribadi di setiap daerah. Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum masih rendah. Akibatnya jalanan menjadi macet dan risiko kecelakaan makin tinggi. 

Ahmad berpendapat bahwa penyelesaian permasalahan transportasi di daerah diserahkan ke regulasi di daerah yang bersangkutan. Menurut Ahmad, pemerintah daerah lebih mengerti mengenai kondisi permasalahan di daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, regulasi mengenai transportasi di daerah harus disusun berdasarkan kondisi di setiap daerah.

“Jika perlu tiap-tiap masalah diselesaikan sendiri. Yang dibuat oleh kementerian itu kadang belum pas dengan masalah yang di daerah. Kalau kemampuan daerah lebih bagus, pemerintah pusat jangan ikut campur, serahkan saja ke daerah. Tapi tetap payung hukumnya payung hukum nasional,” tutur Ahmad.

Permasalah alokasi dana untuk menunjang keselamatan transportasi daerah juga disoroti anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja. Ia menganggap sebagian penerimaan daerah atas pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan untuk infrastruktur transportasi. Dengan alokasi tersebut, daerah dapat membangun transportasi yang mampu menarik masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum yang memberikan jaminan keselamatan dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Selama ini pemerintah daerah belum mengalokasikan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan transportasi.

“Ini yang tidak berjalan dengan baik. Ini yang harusnya dimasukkan dalam revisi undang-undang. Penerimaan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi. Karena selama ini hanya menunggu anggaran dari kementerian,” tutur Haripinto.