Sanksi Magang Mulai 6 Mei, Lucky Hakim Siap ke Jakarta Naik Kereta

27 Apr 2025, 17:39 WIB

Bupati Indramayu Lucky Hakim (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Intinya sih...

Bupati Indramayu Lucky Hakim menjalani tugas magang di Kemendagri selama 3 bulan.
Lucky Hakim diminta untuk datang ke kantor Kemendagri satu hari dalam satu pekan sebagai konsekuensi dari liburannya ke Jepang tanpa izin.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa Lucky tidak mengetahui aturan tentang kewajiban menyampaikan permohonan izin ke luar negeri bagi kepala daerah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bupati Indramayu Lucky Hakim dijadwalkan mulai menjalani tugas magang di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025). Hal ini berbeda dari yang sebelumnya ditugaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bahwa tugas magang dimulai Senin (28/4/2025).

Lucky Hakim menjalani tugas magang sebagai buntut aksinya berlibur hampir selama tujuh hari ke Jepang, tanpa mendapatkan izin lebih dulu dari Kemendagri.

"Kalau gak salah itu (magang) dimulai pada 6 Mei, hari Selasa," ujar Lucky, Sabtu (26/4/2025)

Mantan pemain sinetron itu diminta untuk datang ke kantor Kemendagri satu hari dalam satu pekan. Lucky pun mengambil hikmah dari peristiwa tersebut.

"Hikmahnya adalah saya jadi bisa berkesempatan bertemu dengan para dirjen, yang mana mereka itu sumber ilmu bagi Pemerintahan Indramayu. Saya bisa langsung belajar secara personal," tutur dia.

1. Lucky Hakim siap bertanggung jawab karena melanggar aturan

Bupati Indramayu Lucky Hakim (kiri) berjalan menuju Gedung B untuk bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Lucky pun menegaskan kembali ia siap menerima konsekuensi dari perbuatannya yang pelesiran ke Jepang di hari Idul Fitri. Alhasil, perbuatan Lucky itu mendapat sorotan dari banyak pihak.

"Jadi siapa berbuat, harus bertanggung jawab. Setelah saya berbuat maka sekarang saya akan pertanggung jawabkan," kata Lucky.

Sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Lucky tidak mengetahui aturan tentang kewajiban menyampaikan permohonan izin ke luar negeri bagi kepala daerah dalam kondisi apa pun, ke manapun, dengan tujuan apa pun. Padahal Lucky sudah pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu pada periode sebelumnya, tetapi mundur pada 2023 lalu.

"Jadi, Bupati Indramayu tidak memahami adanya peraturan tersebut," ujar Bima ketika memberikan keterangan pers di Jakarta pada 22 April 2025 lalu.

Terkait kejadian ini, Kemendagri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran.

2. Lucky Hakim akan naik kereta untuk magang ke Jakarta

Ilustrasi kereta api. (dok. KAI)

Lucky pun memenuhi imbauan dari Wamendagri Bima untuk menggunakan transportasi umum menuju ke Jakarta. Itu sebabnya ia akan menumpang kereta dari Indramayu.

"Kalau naik bus, saya gak tahu turunnya di terminal mana, tapi nanti layak juga dicoba. Sekarang naik kereta dulu," kata Lucky.

3. Selama tugas di Kemendagri, roda pemerintahan Indramayu tetap berjalan

Bupati Indramayu Lucky Hakim menyapa wartawan saat menuju Gedung B untuk bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Lebih jauh Lucky memastikan, roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu tidak akan terganggu selama dirinya melaksanakan tugas magang di Kemendagri. Ia mengatakan, meski berada di Jakarta, Lucky akan tetap intensif berkomunikasi dengan Wakil Bupati.

Lucky mengaku, sejak ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, sudah terbiasa berbagi tugas dalam menjalankan roda pemerintahan di Indramayu.

"Saya dengan Wabup Pak Syaefudin sudah biasa berbagi tugas. Jadi untuk roda pemerintahan tidak ada masalah," katanya.