Satgas COVID-19: Positivity Rate Indonesia Nyaris Dekati Standar WHO

Wiku mengakui fase yang paling berat dalam penanganan COVID-19 yakni ketika kasusnya sudah mulai melandai. Sebab, di fase ini baik pemerintah dan masyarakat diuji tingkat kedisiplinan dan ketahanannya agar bisa mempertahankan jumlah kasus tetap melandai serta tak kembali mengalami lonjakan. 

"Keadaan saat ini tentu lebih baik bila dibandingkan situasi kasus melonjak tinggi, rumah sakit penuh, serta kabar duka akibat COVID-19 yang ditemukan di sekitar kita," kata Wiku. 

Ia juga mewanti-wanti satu-satunya cara termurah mengatasi pandemik COVID-19 yakni secara disiplin menerapkan protokol kesehatan secara kolektif. Penerapan disiplin prokes COVID-19 tidak hanya dilakukan oleh individu namun perlu diikuti oleh semua masyarakat. 

Ia menambahkan kondisi penurunan kasus COVID-19 terlihat dari menyusutnya jumlah kasus aktif. Peringkat kasus aktif Indonesia di dunia juga terus merosot dan kini berada di peringkat ke-20. Bila dibandingkan dengan jumlah kasus aktif di negara tetangga di Asia Tenggara, angkanya masih termasuk yang paling tinggi. 

"Negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Jepang, Filipina, dan Thailand masih berada di peringkat 11 hingga 18," katanya lagi. 

Indikator lainnya yang menggambarkan situasi pandemik COVID-19 membaik yakni kondisi darurat pasien di rumah sakit di Indonesia sudah berhasil dilalui. Hal itu ditandai dengan kondisi keterisian tempat tidur di rumah sakit di semua provinsi telah menurun hingga di bawah 60 persen. 

"Mulai tanggal 5 September, tidak ada provinsi yang memiliki BOR di atas 60 persen. Bahkan, angka BOR tertinggi yakni 45,47 persen dan berada di Provinsi Aceh," ungkap Wiku. 

Ia juga menyampaikan angka kematian harian selama satu pekan kemarin berhasil turun hingga di bawah 1.000. Wiku mengatakan rata-rata angka kematian harian pada pekan kemarin mencapai 563 kematian. Bila dibandingkan ketika terjadi lonjakan kasus periode akhir Juni hingga Agustus, angka kematian harian konsisten berada di angka 1.000 jiwa. 

"Tentu, ini merupakan sebuah perkembangan. Meski satu kematian tetap adalah nyawa dan tidak bisa dibiarkan," kata Wiku lagi. 

Ia menegaskan pemerintah bertekad untuk mencegah agar tidak ada lagi angka kematian akibat COVID-19. 

Di dalam jumpa pers itu, Wiku turut mengakui bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah menjadi informasi publik. Warga bisa mengetahuinya karena NIK Jokowi dijadikan informasi publik ketika dalam tahap proses pemilu 2019 lalu.

Informasi mengenai NIK sudah dihapus oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di situs resmi mereka. Tetapi tak menghapus fakta data NIK Jokowi sudah diketahui luas oleh publik. 

Kini, pemerintah menerapkan lima parameter bila ingin mengakses sertifikat vaksin. "Pertama, NIK, lalu tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin," kata Wiku. 

Ia menambahkan saat ini pemerintah masih melakukan transisi untuk menginput ke satu data. Bila ada kekurangan akan terus diperbaiki. 

"Sehingga, ke depannya sistem digital ini dapat berkembang lebih aman dan baik," tutur dia lagi.