Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
MASJID JAMI'SEKUMUR.jpg
Potret udara kondisi Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (11/12/2025) pasca diterjang banjir pada Rabu (26/11/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Intinya sih...

  • Perlunya pengawasan ketat terhadap kinerja Satgas Pascabencana untuk mengantisipasi bocor dana dan bocor waktu.

  • Pembentukan satgas perlu dilengkapi dengan satu pintu koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta basis data yang terbuka, akurat, dan dapat diverifikasi.

  • Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara cepat, terkendali, dan didukung kelembagaan yang kuat dengan kepemimpinan lapangan yang solid agar tidak hanya menjadi proyek belaka.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden RI Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus rehabilitasi dan rekonstruksi tiga provinsi di Sumatra yang terdampak parah banjir bandang dan tanah longsor. Satgas ini disiapkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak, sekaligus memastikan negara hadir secara nyata di lapangan.

Menanggapi rencana tersebut, Anggota DPR RI Azis Subekti menegaskan pentingnya satgas bekerja dalam satu komando, satu data, satu target, dan satu ritme dari pusat hingga daerah. Menurutnya, tanpa koordinasi yang solid, satgas yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga justru berisiko tidak efektif.

“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet patut kita dukung dengan kepala dingin, dada yang lebar dan kerja cepat, negara hadir, situasi dipantau, dan kita masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi, melalui satgas atau badan khusus. Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja kongkret,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Azis mengingatkan agar korban bencana tidak kembali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat lambannya birokrasi.

“Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah,” ujar Azis.

“Karena itu, satgas rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel bukan sekedar tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit. Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah,” sambungnya.

1. Antisipasi bocor dana dan bocor waktu

Warga dan relawan dari Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa bergotong royong membersihkan masjid pasca diterjang banjir, Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (11/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Azis menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap kinerja Satgas Pascabencana agar tidak terjadi kebocoran, baik dana maupun waktu. Ia menilai, kebocoran waktu justru sering menjadi masalah terbesar dalam penanganan pascabencana.

“Yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur,” beber dia.

2. Masukan agar satgas bisa kerja dengan optimal

Anak - anak menikmati makanan ringan disela kegiatan pembersihan masjid Jami' pasca banjir menerjang Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (11/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Azis menilai pembentukan satgas merupakan langkah tepat pemerintah untuk mempercepat eksekusi penanganan pascabencana. Namun, ia memberikan sejumlah catatan agar kinerja satgas benar-benar efektif dan dirasakan langsung masyarakat.

Pertama, satgas harus bekerja dengan satu pintu koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Jangan semua kerja, tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat,” kata Azis.

Kedua, diperlukan satu basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka, akurat, dan dapat diverifikasi. Data tersebut harus konsisten antarinstansi.

“Ketiga target waktu dan standar kerja, kapan hunian sementara, kapan hunian tetap, kapan sekolah dan layanan kesehatan pulih,” ujar Azis.

Keempat, kinerja satgas harus memiliki tolok ukur yang jelas, yakni dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar rapat dan tumpukan dokumen.

“Kelima, Build back better, bangun kembali lebih tangguh. Jangan ulang desain yang sama lalu menunggu bencana yang sama datang di kemudian hari,” tuturnya.

3. Diharapkan pemulihan pascabencana tidak hanya sekadar proyek

Kondisi Kompleks Pertokoan di Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (10/12/2025). Aceh Tamiang diterjang banjir bandang pada Rabu (26/11/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Lebih lanjut, Azis menyebut Presiden Prabowo telah memberikan arah yang tegas agar pemulihan dilakukan secara cepat, terkendali, dan didukung kelembagaan yang kuat dengan kepemimpinan lapangan yang solid.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, terutama di daerah, untuk berani mengevaluasi dan mengubah pola kerja lama yang selama ini membuat birokrasi berbelit-belit.

“Sekarang tinggal pertanyaan untuk kita semua, terutama daerah, berani tidak mengubah kebiasaan kerja? Berani tidak menutup kebocoran waktu, kebocoran koordinasi, dan kebocoran tanggung jawab?” ujarnya.

“Saya percaya, kalau satgas/badan ini dibentuk dengan benar, maka pemulihan tidak akan jadi proyek, tetapi jadi kerja negara yang konkret, terukur, dan terasa sampai warga,” lanjut Azis.

Editorial Team