Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini 6 Poin Klaim Capaian dari Laporan KSP

Bagian pertama dari laporan KSP adalah tentang langkah pemerintah dalam mengatasi pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia. Menurut laporan KSP, pandemik menuntut pemerintah bekerja cepat juga berakrobat dalam situasi darurat. Aneka beleid diterbitkan sebagai payung hukum. Anggaran dihitung ulang menyesuaikan kondisi pandemi.

"Ibarat kendaraan melaju kencang dalam situasi darurat maka gas dan rem harus berjalan proporsional. Keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama, berbarengan dengan pemulihan ekonomi. Indonesia memberi apresiasi tinggi bagi tenaga kesehatan," tulis laporan tersebut.

Dari dokter, perawat hingga petugas pendukung lainnya mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Dengan berbagai keterbatasan, mereka di garis depan dan bertaruh nyawa dalam perang melawan COVID-19. Lebih dari 200 tenaga kesehatan menjadi martir, menyelamatkan kita dari wabah yang mematikan ini.

KSP juga mengklaim bahwa pemerintah langsung melakukan antisipasi kemungkinan terburuk selama pandemik berlangsung. KSP menuturkan, antisipasi tersebut dilakukan salah satunya dengan kampanye protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

"Di saat bersamaan pemerintah menyiapkan ketersediaan alat tes dan melakukan pelacakan. Sekaligus memastikan ketersediaan rumah sakit dan kesiapan tenaga medis," ucap KSP.

KSP melanjutkan, ganasnya penyebaran COVID-19 memaksa pemerintah mengubah alokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani wabah ini. APBN 2020 yang disusun sebelum pandemik terpaksa direvisi karena tak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi. Payung hukum pun disiapkan dari Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No. 2 tahun 2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19.

Beleid keuangan ini sesungguhnya memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merespon situasi secara extraordinary. Antara lain juga memberikan relaksasi defisit mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani COVID-19 meningkat pada saat pendapatan negara menurun.

"APBN 2020 pun sudah diubah dua kali dari defisit sebesar 5,07 persen menjadi 6,34 persen PDB. Alokasi penanganan COVID-19 menjadi Rp695,2 triliun dengan Rp87,55 triliun di antaranya difokuskan untuk kesehatan.

Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai Rp169,7 T mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021. Kebijakan relaksasi defisit tetap akan berlanjut pada 2021. Di tengah ancaman ketidakpastian global dan domestik, KSP mengklaim bahwa pemerintah tetap fokus pada upaya penyelamatan dari COVID-19, mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Lalu, bagian kedua mengenai lima program prioritas Jokowi-Ma'ruf. Dalam bagian yang diberi judul 'Pulih dan Bergerak Maju' itu, program prioritas yang dibahas pertama yaitu mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam laporan KSP dijelaskan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Waktunya pendek, hanya satu generasi saja untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia agar mampu menjawab pertarungan global. Menurut pemerintah, ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan besar yang harus dijawab dengan kerja keras, kerja cepat, dan dengan cara-cara yang cerdas.

"Membentuk manusia tangguh Indonesia, harus dari masa dalam kandungan hingga anak usia sekolah. Sebuah periode emas pertumbuhan ke depan. Hindarkan dari stunting, kematian ibu dan anak. Ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental juga disiapkan. Begitu pun sekolah vokasi. Orang-orang bertalenta juga perlu difasilitasi. Penciptaan ekosistem lapangan kerja harus membuatnya kian berdaya saing, kreatif, inovatif, serta sehat dan bahagia," tulisnya.

Terkait program atasi stunting, KSP menyebut bahwa kini angka stunting di Indonesia menurun. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebanyak 37,2 persen, di 2019 turun menjadi 27,7 persen. Sementara, untuk jumlah kematian bayi juga alami penurunan dibanding 2015, dari 33.278 menjadi 26.224 di 2019. Jumlah kematian ibu juga menurun dibandingkan tahun 2015, dari 4.990 menjadi 4.196.

Salah satu program pembangunan SDM yang juga dibanggakan pemerintah adalah Merdeka Belajar. KSP menjelaskan, lembaga pendidikan juga ikut direformasi agar merdeka dari tekanan administrasi, prestasi, penerimaan siswa baru, hingga akreditasi. Bahkan juga ketegangan soal nilai, ujian nasional atau ujian kelulusan hingga kesejahteraan guru.

"Merdeka Belajar menjadi penting agar guru dan siswa mengikuti sekolah dengan menarik dan membahagiakan, namun tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan. Di tingkat kuliah, Merdeka Belajar memberikan dorongan bagi kampus untuk membuka program studi baru serta akreditasi yang lebih fleksibel. Juga adaptif dengan kebutuhan dunia kerja," jelasnya.

Selain Merdeka Belajar, ada juga program Kartu Prakerja. Pemerintah menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Program bantuan pelatihan diberikan untuk pencari kerja dan pekerja ter-PHK.

Tujuannya, agar mereka memiliki kompetensi tambahan sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Selain sebagai program, Kartu Prakerja menjadi layanan publik pertama yang dijalankan secara digital dari hulu hingga hilir. Selama program ini diluncurkan, pemerintah mencatat sudah ada 34,1 juta pendaftar Kartu Pra Kerja. Sementara, penerima manfaatnya mencapai 5,6 juta orang.

Program prioriras selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur. KSP mengatakan, ketersediaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah guna mempercepat ekspansi ekonomi. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis.

"Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen. Dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen," rilis KSP.

Selama kepimpinan Jokowi-Ma'ruf, KSP menyebut pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah terus meningkat. Seperti tol laut, misalnya. Catatan KSP, sejak tahun 2016, muatan tol laut terus meningkat dari 81.404 ton hingga 245.378 ton di 2019.

Selain itu, pemerintah juga selalu berupaya untuk membangun jembatan udara, khususnya di banyak daerah yang sulit akses. KSP mencatat, wilayah Indonesia dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau membuat banyak daerah yang sulit diakses. Akibatnya daerah terluar, terisolir, dan tertinggal membutuhkan biaya mahal untuk lalu lintas orang dan barang.

"Pemerintah terus mengupayakan kemudahan akses dengan membangun jembatan udara. Upaya ini akan menurunkan jurang perbedaan atau disparitas harga barang sehingga perekonomian berangsur tumbuh," kata KSP.

Selanjutnya adalah pembahasan tentang transformasi ekonomi. Pandemik COVID-19 juga sangat berdampak bagi perekonomian dunia. Sejumlah negara tumbang, pertumbuhan ekonominya terpuruk, termasuk Indonesia.

KSP mencatat, kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20.

"Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan. COVID-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan. Pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang. Angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan," tulisnya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna meningkatkan kembali perekonomian Indonesia. Sejumlah insentif ditujukan pada UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah mengalokasikan Rp 4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital.

UU Cipta Kerja diajukan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan membuka lapangan kerja. Regulasi ini sekaligus memberi kemudahan dalam perizinan UMKM.

Sementara lembaga pangan dunia (FAO) mengeluarkan peringatan potensi kelangkaan pangan dunia dampak pandemi COVID-19 di masa mendatang. Pemerintah bergegas menyiapkan produksi pangan berkelanjutan. "Pemerintah membenahi statistik pangan dengan Kerangka Sampel Area, Perluasan Areal Tanam Baru, dan Inisiasi Food Estate," ujar laporan dari KSP itu.

Program berikutnya yaitu pemangkasan birokrais. Program ini dilakukan agar Indonesia bisa nenjadi negara maju. Oleh karena itu, pemerintah termasuk birokrat harus mereformasi diri. KSP menilai bahwa birokrasi tak sekadar melaksanakan sebuah kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati layanan. Kuncinya adalah kecepatan melayani, memberikan izin.

"Struktur organisasi perlu disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi. Birokrasi bersih, pemangkasan izin, penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi. Reformasi Birokrasi dilakukan seiring dengan Reformasi Regulasi. Penyederhanaan regulasi di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja," ucap KSP.

Pemerintah memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Reformasi birokrasi tersebut dipastikan untuk mencapai tujuan pembangunan. Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja.

Menurut catatan KSP, selama satu tahun masa kepemimpinan Jokowi, pemerintah telah memangkas 28.801 jabatan eselon, terdiri dari 3.667 eselon III, 10.340 eselon IV, dan 14.793 eselon V. Sementara, jumlah lembaga non struktural yang dipangkas sebanyak 27 lembaga, antara lain 10 LNS di tahun 2014, 13 LNS di tahun 2016-2017, dan 4 LNS di tahun 2020.

Program terakhir yaitu Indonesiasentris. KSP menyampaikan bahwa pandemik tak membuat negara berhenti untuk hadir di segenap pelosok tanah air. Pemerintah memastikan pembangunan harus berjalan di segala sektor hingga terwujudnya keadilan yang merata. Daerah pinggiran menjadi prioritas seperti Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama pemerintah.

"Presiden bahkan menunjuk Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua," tulis laporan tersebut.

Ada banyak daerah tertinggal di seluruh tanah air yang perlu segera dibangun agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah. Bukan hanya pembangunan fisik tapi juga pembangunan mental. Pemerintah ingin memastikan pembangunan merata di semua wilayah. Pemerintah memilai bahwa negara memang harus hadir untuk memastikan terwujudnya Indonesiasentris.