Bekasi, IDN Times - Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Nur Pujianto mengatakan sebanyak 2.015 peserta mengikuti seleksi psikotes pendamping PKH di 17 titik seluruh Indonesia.
"Untuk Kota Bekasi sebanyak 107 orang yang mengikuti seleksi psikotes. Mereka berasal dari Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Karawang," kata Nur Pujianto di Bekasi, Rabu (13/3).
Untuk menjaga independensi pelaksanaan ujian psikotes, kata Nur, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
"Mereka yang bertugas sebagai assesor dari UIN telah memiliki sertifikasi secara profesional dan kompeten di bidangnya," kata Nur.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos menjelaskan, seleksi pendamping PKH untuk mengisi posisi yang kosong lantaran ditinggalkan pendamping. Ada berbagai sebab, seperti mengundurkan diri karena diterima menjadi pegawai negeri sipil dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
"PKH memiliki posisi strategis menjadi center of excellence penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi," ujarnya.
Harry mengatakan, seleksi dilakukan serentak dan akan diambil 959 orang pendamping. Menurut dia, PKH merupakan program prioritas nasional untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, SDM PKH yang mengundurkan diri harus segera diisi dengan yang baru.
"Tugas sebagai pendamping PKH tidaklah mudah sehingga memerlukan dedikasi yang tinggi," ungkapnya.
Menurut Harry, pendamping dan operator PKH merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang sangat miskin menjadi keluarga yang sejahtera dan produktif.
"Tantangan terbesar buat pendamping adalah memastikan seluruh penerima PKH dapat mengakses PBI-JKN, KIP, Rastra, dan menerima bantuan sosial secara non tunai melalui tabungan," kata Harry.
Harry melanjutkan, keluarga penerima manfaat (KPM) PKH juga dituntut untuk bisa mandiri dan mempunyai usaha. Hal itu kerap disampaikan oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dalam berbagai kesempatan.
"KPM PKH harus bisa mandiri dan mempunyai usaha sebagai upaya keluar dari masalah kemiskinan," ungkapnya.