Sebelum Putusan MK Dibacakan, Mahfud Sudah Duga Gugatan Ditolak

11 Mei 2024, 10:15 WIB

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Dokumentasi tim media Mahfud MD)

Jakarta, IDN - Mantan calon wakil presiden di pemilu 2024, Mahfud MD mengaku sehari sebelum putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mendengar gugatannya bakal ditolak. Sebab, hakim konstitusi yang semula diharapkan menerima gugatan, justru menolak.

Hakim yang dimaksud Mahfud yakni Ketua MK, Suhartoyo. Berdasarkan pengalamannya di MK, ia meyakini Saldi Isra dan Arief Hidayat yakin dengan tuduhan sudah terjadi kecurangan pemilu 2024.

"Saya sudah ada feeling (gugatan ditolak). Tapi, logika saya mengatakan ini (gugatan ke MK) memenuhi syarat pemilu ini dinyatakan tidak sah. Tapi, feeling saya menyatakan gak, ini akan ditolak. Itu semua berdasarkan pemikiran konsekuensi yang dapat timbul di masyarakat dan langkah-langkah sebelumnya. Perasaan saya sudah menyatakan sulit (untuk menang)," ujar Mahfud di program wawancara khusus yang tayang di stasiun Metro TV dan dikutip pada Sabtu (11/5/2/2024).

Maka, hasil pemilu 2024 diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret lalu, Mahfud sudah tidak berharap banyak. Tetapi, teman-teman di timses dan relawan menyatakan harus melawan.

"Karena saya punya tanggung jawab moral, ya akhirnya melawan (di MK). Tapi, feeling saya (gugatan ditolak) karena permainan politiknya sudah begitu," kata dia.

Ia mengaku sudah memiliki prediksi konfigurasi hakim konstitusi dalam membuat keputusan. Mantan Ketua MK itu menduga Suhartoyo akan ada di pihak Saldi Isra dan Arief Hidayat.

"Dia (Suhartoyo) sudah bersama ketika menilai putusan nomor 090. Berarti kan logikanya akan mengalir ke situ. Kami mengusahakan ada satu hakim lagi masuk (ke pihak Ganjar). Tapi, Suhartoyo malah ke sana, Prof Enny yang ke sini," tutur dia lagi.

1. Mahfud sudah dengar hakim Suhartoyo sudah berhasil 'digarap'

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan tidak terkejut dengan pembacaan hasil sengketa pilpres 2024. Sebab, ia mendengar hakim konstitusi Suhartoyo sudah berhasil 'digarap.'

"Maksud digarap itu tidak ikut rombongan Arief dan Saldi. Sehari sebelumnya, saya masih percaya Suhartoyo di situ. Saya sudah dengar sebelum berangkat ke MK maka saya berbisik ke Maqdir Ismail, 'Mas Maqdir kita kalah ini. Suhartoyo sudah di sana.' Maqdir bilang gak. Dia mengatakan kenal Suhartoyo," katanya menirukan ucapan advokat yang ada di Tim Hukum TPN itu.

Informasi yang didengar Mahfud ternyata akurat. Meski begitu, ia mengaku sudah menerima putusan sengketa pilpres yang dibacakan hakim konstitusi pada 22 April 2024 lalu.

"Saya dan Mas Ganjar sudah menyatakan ini putusan hakim, tidak ada langkah hukum lain. Negara ini harus dijaga sebaik-baiknya dan kami terima," tutur dia lagi.

2. Mahfud tidak ingin masuk ke PDIP dan jadi kader

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di acara halalbihalal TPN, Senin (6/5/2024). (IDN Times/Muhammad Ilman Nafi'an)

Di program itu, Mahfud juga mengisahkan relasinya yang masih terjalin baik dengan Ganjar Pranowo. Ia mengaku ada komunikasi yang terkoordinasi karena diajak pertemuan rutin oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Tetapi, ada pula yang bersifat komunikasi pribadi.

Meski tetap akrab, Mahfud tidak serta merta ingin bergabung ke PDIP dan menjadi kader. "Begitu saya keluar dari PKB untuk menjadi hakim MK, tidak boleh ikut partai politik. Sejak 2008 ketika jadi hakim MK, saya nyatakan keluar dari partai politik. Mulai dari saat itu memang tidak tertarik masuk ke partai politik," ujar Mahfud.

Ia menyebut sumber rekrutmen kepemimpinan nasional tidak hanya datang dari parpol. Di kabinet Jokowi jilid II, ada 14 orang yang berasal dari kelompok profesional.

"Kiai Ma'ruf Amin itu kan bukan berasal dari partai politik. Jadi, bisa berada di luar partai politik agar kita menunjukkan kualitas yang benar dan kesungguhan," katanya.

Mahfud pun tak menampik ada sejumlah pihak yang mendorongnya untuk masuk ke parpol. Tetapi, ia tidak bisa membayangkan bagaimana bisa bertahan di dalam parpol, termasuk memikirkan pembiayaan partai.

3. Mahfud tidak berminat ikut Pilkada 2024

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Dokumentasi tim media Mahfud)

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu mengaku belum terpikir untuk mengambil posisi khusus, termasuk calon presiden hingga Pilkada 2024. Ia juga mengenang pada 2019, ia tidak melakukan apapun sehingga dilirik oleh Joko "Jokowi" Widodo sebagai kandidat wapres.

"Itu Pak Jokowi sendiri yang manggil. Pak Jokowi sendiri dan orang-orangnya yang memberi tahu bahwa saya calon (wakil presiden). Ketika tidak jadi, Pak Jokowi sendiri yang memanggil ke Istana dan menyampaikan tak jadi (dipilih). Tapi, kami meminta Anda karena hasil surveinya paling tinggi," ujar Mahfud menirukan kalimat Jokowi.

Meski kena prank, Mahfud mengaku tidak sakit hati. Sebab, ia belum berkuasa.

Apa yang dialaminya, kata Mahfud, tidak sebanding dengan pengalaman Bung Karno dan Suharto. Keduanya sudah berkuasa lama di Tanah Air tetapi dijatuhkan dari tampuk kepemimpinan.

"Jadi, ngapain merasa sakit. Dinamika seperti itu pasti lah dihadapi oleh banyak orang," ujarnya.