Segera Dilantik, Nama-nama yang Disebut Jadi Dewas KPK Bermunculan

Nama-nama calon anggota dewas KPK sudah santer beredar di media sosial dan pesan pendek WhatsApp sejak pekan lalu. Setidaknya ada delapan nama yang beredar. Mereka adalah Indriyanto Seno Adji (mantan pimpinan KPK dan eks anggota pansel KPK), Adi Toegarisman (Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus), Romli Atmasasmita (Dirjen Hukum Kementerian Hukum dan HAM tahun 2000), Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan Ketua KPK periode 2009-2010), Marcus Priyo Gunarto (eks anggota pansel pimpinan KPK tahun 2019), Harkristuti Harkrisnowo (eks anggota pansel pimpinan KPK tahun 2019), Topane Gayus Lumbuun (mantan Hakim Agung di Mahkamah Agung pada 2011) dan Budiman Tanurejo (jurnalis media cetak). Sempat pula muncul nama mantan pimpinan KPK lainnya yakni Erry Riana. 

IDN Times mencoba mengonfirmasi ke tiga nama dalam daftar itu. Namun, ketiganya mengaku tidak menerima tawaran dari Istana terkait posisi anggota dewan pengawas KPK. 

"Gak ada penawaran (jadi anggota dewas). Mungkin informasinya hoaks," kata Erry melalui pesan pendek pada (12/12) lalu. 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Harkristuti. "Weh, aku ndak ada kabar tuh (ditunjuk jadi anggota dewas KPK)," kata dia kepada IDN Times pada (16/12). 

"Lhaaaa, rumor lama dan tidak benar itu," kata Seno. 

Sementara, ketika dikonfirmasi ke staf khusus presiden bidang hukum, Dini Shanti Purwono, ia menegaskan hingga saat ini belum ada nama-nama anggota dewas KPK yang final. Sebab, semuanya masih disusun. 

"Pengumumannya kan tanggal 20 Desember, karena memang nama-namanya masih dalam proses. Pelantikannya tanggal 21 Desember," ujar Dini kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Senin dini hari (16/12). 

Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai wajar apabila ada yang menolak suatu perubahan. Suatu perubahan bisa menuai pro dan kontra. 

"Yang berpikir negatif akan menggunakan kata 'intervensi'. Tapi yang berpikir positif akan menggunakan kata 'pengawasan'. Memang tugas dewas adalah untuk mengawasi kinerja KPK dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam cara bekerjanya," katanya lagi. 

Ia pun meminta kepada publik agar tidak perlu merasa khawatir secara berlebihan bila dibentuk dewan pengawas KPK. Sebab, aturan dan rambu-rambunya sudah jelas, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi bila ditunjuk sebagai anggota dewas. 

"Lagipula kan tidak sehat bila ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut dan tidak bisa diawasi sama sekali," tutur dia. 

Sementara, menurut pandangan organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi masyarakat sipil, tugas dewas yang tertulis di dalam undang-undang baru KPK sudah melampaui kewenangan standarnya. Sebab, biasanya dewan pengawas tidak diberikan kewenangan pro justicia seperti izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. 

Kemudian, di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 malah mencabut kewenangan pimpinan KPK sebagai penuntut dan penyidik. 

"Sehingga kami berkesimpulan presiden dan pemerintah dengan perpanjangan tangan dewas ini mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Kehadiran dewas akan menganggu independensi penegakan hukum di KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadana yang dihubungi oleh IDN Times pada Senin dini hari tadi melalui telepon. 

Dengan begitu maka yang meneken surat penyelidikan dan penyidikan adalah deputi penindakan. Namun, kata Kurnia, bukan proses penyidikan dan penyelidikan itu nanti akan berlangsung lancar. 

"Sebab, berpotensi besar akan digugat oleh tersangka kasus korupsi di proses pra peradilan atau mengajukan eksepsi di persidangan," katanya lagi. 

Lagipula, ia melanjutkan, proses pengawasan di KPK sudah berjalan sebelum dibentuk dewas. Dalam konteks keuangan ada Badan Pemeriksa Keuangan. 

"Sementara, di DPR, mereka sudah memiliki formula baru dengan bisa saja melakukan hak angket terhadap KPK usai MK memutuskan demikian. Di kalangan internal, sudah ada PIPM (Pemeriksa Internal dan Pengaduan Masyarakat) yang pernah menjatuhkan sanksi bagi pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Situmorang," ungkapnya.  

Kurnia juga menilai sikap yang ditunjukan oleh Presiden Jokowi dengan tetap menyeleksi anggota dewas KPK tidak konsisten. Sebab, di satu sisi ia enggan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) karena mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi, namun di sisi lain ia tetap tancap gas untuk memilih anggota dewas. Konsekuensi terburuk, menurut Kurnia, bisa saja MK menerima gugatan uji materi atau formil undang-undang baru KPK dan dewas yang sudah dibentuk malah harus dibubarkan. 

"Di sini terlihat presiden tidak paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang dibutuhkan itu kan Perppu untuk membatalkan seluruh pengesahan undang-undang baru KPK. Tapi, di satu sisi Beliau semangat membentuk dewas. Bisa dibayangkan Perppu macam apa yang akan dikeluarkan oleh Pak Jokowi sedangkan dewas ini salah satu isu yang sangat krusial," tutur dia memaparkan. 

Hal penting lainnya yang nantinya juga dipersoalkan yakni mengenai usia salah satu pimpinan KPK terpilih yakni Nurul Ghufron. Di dalam undang-undang baru nomor 19 tahun 2019, tertulis usia minimum pimpinan KPK ketika diangkat adalah 50 tahun. Sedangkan, Ghufron berusia 45 tahun. 

"Saya tidak tahu keppres macam apa yang akan digunakan untuk melantik Nurul Ghufron nanti. Tidak mungkin undang-undang KPK yang lama akan dijadikan dasar, karena ketika ia dilantik pada 20 atau 21 Desember nanti, undang-undang KPK baru kan sudah berlaku," ungkapnya. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb