Sejarah 4 Ormas Keagamaan di Indonesia yang Dicabut Perizinannya

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan sejak 2017 berdasarkan Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Ormas ini tidak terima dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Namun, pada 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI dan vonis tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada September 2018. HTI tak terima dan kembali mengajukan permohonan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi tersebut. Sejak itu, HTI sah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Pencabutan izin HTI karena terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Pencabutan izin dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Jemaah Islamiyah (JI) dikenal sebagai ormas yang memiliki visi membangun khilafah di Tanah Air. Maka itu, pemerintah Indonesia telah menyatakan ormas ini sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada 2007, melalui keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun menjadi organisasi terlarang, JI masih merekrut anggota baru untuk memperkuat organisasinya.

Anggota JI diberikan pelatihan militer hingga dikirim langsung ke daerah konflik seperti Suriah. Mereka memiliki kemampuan intelijen, ketangkasan militer, perakitan bom, pengoperasian roket, hingga penembak jitu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, jaringan teroris JI mendekati partai politik dalam menyebarkan pemahamannya.

Pendekatan yang dilakukan JI menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa melakukan tindak kekerasan. Menurut Dedi, hal ini lah yang sesungguhnya sangat membahayakan.

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) adalah ormas yang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki aliran sesat. Gafatar disebut-sebut hendak menyatukan semua agama dan mempermudah ritual ibadah.

Aliran ini didirikan Ahmad Moshaddeq yang menyatakan dirinya sebagai nabi atau mesias. Gerakan ini merupakan gerakan sinkretik yang menggabungkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi.

Menurut hasil penelitian ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Amin Djamaludin, ajaran gerakan ini masih sama dengan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, seperti penggantian kalimat syahadat dari Asyhadu an laa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah (Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah), menjadi Asyhadu an laa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Al-Masiihal Maw'uuda Rasulullah (Aku bersaksi tiada Tuhan Selain Allah dan Aku bersaksi Al-Masih Al-Maw'ud adalah utusan Allah).

Penganut Gafatar tidak diwajibkan berpuasa, dan pengakuan Ahmad Moshaddeq sebagai nabi setelah Nabi Muhammad dengan nama Al-Masih Al-Maw’Ud. Mereka juga meniadakan kewajiban salat lima waktu, tetapi masih mewajibkan qiyamul lail atau salat malam, serta salat waktu terbit dan terbenamnya matahari.

Tak hanya ormas Islam yang memiliki aliran sesat, ada juga ormas kelompok umat Kristiani yang memiliki aliran menyimpang dari ajaran injil. Seperti kelompok Pondok Nabi yang dipimpin Mangapin Sibuea, mantan pendeta Pantekosta yang dipecat.

Pada 1999, Mangapin membentuk kelompok sendiri dan mengaku sebagai rasul terakhir. Mangapin mengajak warga bergabung dan mengajarkan alirannya. Tempat ibadah kelompok ini pernah dibakar warga sekitar yang resah, namun kemudian dia memindahkan tempat ibadahnya ke sebuah gudang di Bale Endah Bandung, Jawa Barat.

Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia pada waktu itu, Pendeta Nathan Setiabudi, mengatakan keyakinan tentang hari kiamat yang dianut Pondok Nabi bertentangan dengan ajaran Kristen. Hal tersebut dikatakan terkait dengan pendapat bahwa orang yang tidak sealiran dengan Mangapin dianggap sebagai inti-Kristen yang menyesatkan dan akan ditempatkan di neraka.

Akhirnya, pada Juni 2000, dikeluarkan surat keputusan dari Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Kabupaten Bandung, yang menyatakan larangan terhadap ajaran pendeta Mangapin Sibuea. Pada 10 November 2003, kegiatan jemaah tersebut juga telah dihentikan aparat keamanan Polres Bandung dan pendeta dari Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Jawa Barat.