Sejarah Lahirnya Satpol PP, Sudah Ada Sejak Kolonial Belanda

08 Mar 2021, 12:35 WIB

Operasi PSBB Satpol PP Makassar. (IDN Times/Satpol PP Makassar)

Jakarta, IDN Times - Satuan Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, aparat keamanan ini menjadi sorotan di Jakarta, karena dinilai kasar saat menindak beberapa pemain skateboard di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat hingga rekamannya viral di media sosial.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tugas Satpol PP adalah menertibkan masyarakat sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Hal itu juga berlaku kepada pemain skateboard yang diamankan Satpol PP, lantaran tidak mengenakan masker.

"Mana yang boleh mana yang tidak. Itu dilakukan semata mata untuk memastikan keselamatan warga, yang bersangkutan, maupun warga yang lain," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 5 Maret 2021.

Nah, ini dia sejarah Satpol PP yang sudah ada sejak kolonial Belanda.

1. Pemelihara ketenteraman dan ketertiban saat Inggris menyerang

Default Image IDN

Melansir situs Satpol PP Kabupaten Bantul, sejarah Satpol PP sudah ada sejak era kolonial Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Indonesia. Tepatnya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Both.

Dia memandang kebutuhan memelihara ketenteraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan. Karena saat itu, Kota Batavia kerap mendapat serangan secara sporadis, baik dari penduduk lokal atau juga tentara Inggris.

2. Gubernur Jenderal Raffles kembangkan ciptaan Pieter Both

Default Image IDN

Menyikapi hal tersebut, Pieter Both membentuk Bailluw yang bekerja sebagai jaksa dan hakim. Bailluw punya tugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga.

Usai Peiter Both memimpin, Gubernur Jenderal Raffles mengembangkan Bailluw dan diubah menjadi Besturrs Politie atau Polisi Pamong Praja. Tugasnya membantu pemerintah di Tingkat Kawedanan (kabupaten) yang menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.

Pada masa kepemimpinan Jepang, organisasi Polisi Pamong Praja berubah, dan praktiknya tidak jelas serta berbaur dengan kemiliteran.

3. Beberapa kali ganti nama hingga menjadi Satuan Polisi Pamong Praja

Puspen Kemendagri

Pada masa kemerdekaan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, berdirilah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon (kecamatan) dan kemudian disebut Detasemen Polisi Pamong Praja.

Satuan ini juga beberapa kali berganti nama, tetapi tugas dan fungsinya sama, mulai Detasemen Polisi Pamong Praja, Kesatuan Polisi Pamong Praja pada 1950, dan Pagar Baya pada 1962.

Kemudian melalui Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963, Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja, dan berubah lagi pada 1974 menjadi Polisi Pamong Praja.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, nama Polisi Pamong Praja diubah kembali menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai perangkat daerah. Lewat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja lebih diperkuat.