Sejarah Pembentukan TNI, Ini Panglima Pertamanya

Mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan, TKR dibentuk karena Indonesia belum juga memiliki pasukan militer. Padahal, usai mendeklarasikan kemerdekaan pada 1945, tentara Inggris menjejakan kaki ke Indonesia. Mereka merupakan perwakilan sekutu untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang. 

Hal ini dilihat sebagai peluang oleh Belanda. Situasi di Indonesia pun menjadi tidak aman. Maka, tentara nasional Indonesia yang resmi pun dibentuk. 

Di sisi lain, mantan opsir KNIL (Tentara Kerjaan Hindia Belanda) yang berpangkat mayor di zaman Hindia Belanda, Oerip Soemohardjo, mengaku heran dengan situasi Indonesia yang tak memiliki tentara. Oerip adalah satu-satunya opsir orang Indonesia asli yang mendapat pangkat tertinggi hingga berakhirnya penjajahan Belanda. 

Wakil Presiden pertama Indonesia ketika itu, Mohammad Hatta, mengangkatnya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat letnan jenderal. Ketika itu, Oerip diperintahkan untuk membentuk tentara. Letjen Oerip kemudian menyusun TKR dengan 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di luar Jawa. 

Salah satu divisi yakni Divisi V yang dipimpin oleh Letkol Sudirman yang berkedudukan di Purwokerto meliputi daerah Kedu, Pekalongan, dan Banyumas. Dalam konferensi TKR di Yogyakarta pada 12 November 1945, Kolonel Sudirman dipilih sebagai Panglima Besar TKR. Maka, Sudirman pun mendapat kenaikan pangkat sebagai jenderal.

Tetapi, nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) hanya berusia 93 hari. Berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 2 tanggal 7 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. 

Pemerintah pada 26 Januari 1946 kemudian kembali mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Hal itu merupakan bagian untuk menyempurnakan organisasi sesuai dengan standar militer internasional. Perubahan itu sesuai dengan maklumat Penetapan Pemerintah Nomor 4/SD Tahun 1946. 

Pada 17 Mei 1946, panitia juga mengumumkan hasil kerja berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan. Di tahun yang sama, Presiden Sukarno melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan.

Salah satu yang dilantik adalah Jenderal Sudirman. Ia mengucapkan sumpah anggota pimpinan mewakili semua yang dilantik. 

Presiden Sukarno pada 3 Juni 1947 mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tujuannya, untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan lainnya yang juga memiliki misi yang sama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Maka, per 3 Juni, TRI resmi berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. Hal itu dimuat dalam Berita Negara Tahun 1947 Nomor 24. 

Dalam keputusan itu, Sukarno juga menetapkan susunan pucuk TNI. Ia mengangkat Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan TNI dengan anggotanya yakni Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono.

Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan angkatan perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI. 

Sebagai negara baru, Indonesia rupanya belum memiliki dana yang cukup untuk membiayai angkatan perang yang besar. Kondisi itu diperburuk dengan hasil Perjanjian Renville yang membuat wilayah kekuasaan Indonesia semakin sempit.

Pada akhir 1947, Indonesia tercatat hanya memiliki beberapa karesidenan di Jawa dan Sumatra. Kondisi ekonomi dua pulau itu sudah pontang-panting karena blokade Belanda. 

Pada 2 Januari 1948, Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948 yang memecah pucuk pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran.

Staf Umum dimasukkan ke dalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP). Sementara, Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. pucuk pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang dihapus.

Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Sedangkan, Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. 

Staf Umum Angkatan Perang bertugas terkait perencanaan taktik, siasat, dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sementara, Staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil adalah pelaksana taktis operasional.

Keputusan Presiden Sukarno ini menimbulkan reaksi di kalangan angkatan perang. Maka pada 27 Februari 1948, Presiden Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden No.9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru.

Dalam penetapan yang baru ini, Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma. Sementara, Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Namun, Presiden Sukarno menambahkan Wakil Panglima adalah Jenderal A.H. Nasution.  

Angkatan perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU). KASAP diberi tugas yakni penataan kementerian dan pimpinan tertinggi. Sementara, Wakil Panglima Besar Angkatan Perang bertanggung jawab terhadap pasukan dan daerah-daerah pertahanan. 

Indonesia sempat berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Maka, dibuatlah Angkatan Perang RIS atau disebut APRIS. Hal itu terjadi setelah digelar Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949. 

APRIS berisi pasukan TNI dan Tentara Kerajaan Hindia-Belanda (KNIL). Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. APRIS pun kemudian berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Pada 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara, menjadi sebuah organisasi yang bernaung di bawah nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Perubahan situasi politik di Indonesia yang besar mendorong adanya reformasi di tubuh ABRI. Pada 1 April 1999, TNI dan Polri resmi dipisah serta memiliki institusi yang berdiri sendiri. 

Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. Panglima ABRI kembali disebut sebagai Panglima TNI. 

Semula kedua organisasi itu digabung pada 1962 dengan dalih untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi, dalam melaksanakan peran organisasi keamanan negara dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.