Sekjen PAN: Kami Rindu Sepak Bola yang Penuh Prestasi, Bukan Tragedi

05 Okt 2022, 19:06 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno (www.instagram.com/@eddy_soeparno)

Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung langkah pemerintah yang membentuk tim independen pencari fakta (TGIPF) dalam peristiwa memilukan di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu (1/10/2022) lalu yang menewaskan hingga 131 jiwa.

TGIPF yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, diharapkan bisa mengurai penyebab tragedi paling berdarah dalam sepak bola Indonesia.

"PAN mendukung TGIPF untuk melakukan investigasi menyeluruh atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Ini menjadi bukti dan komitmen serius pemerintah untuk mengusut tuntas kasus tersebut," ungkap Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno melalui keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).

Ia meyakini TGIPF yang dipimpin Mahfud dapat bekerja optimal dalam mengusut peristiwa yang telah menewaskan ratusan orang tersebut. Bahkan, dua personel Polri ikut menjadi korban.

"Keadilan harus ditegakan untuk seluruh keluarga korban. Siapapun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tanpa pandang bulu," tutur dia.

Ia menambahkan, rakyat Indonesia merindukan sepak bola yang penuh dengan prestasi bukan tragedi.

"Kami merindukan sepak bola yang sarat dengan prestasi, bukan tragedi. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tak terulang lagi," kata pria yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR itu.

Lalu, kapan TGIPF dapat menyampaikan hasil penelusurannya ke publik?

1. Jokowi harap TGIPF dapat rampungkan hasil penyelidikan dalam dua pekan

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sementara, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan, Surat Keputusan (SK) yang diteken oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan waktu kepada TGIPF untuk bekerja selama satu bulan. Namun, Jokowi berharap hasilnya akan rampung dalam dua pekan mendatang.

Mahfud mengatakan, produk akhir dari tim independen berupa rekomendasi yang disampaikan ke Jokowi. Termasuk rekomendasi sanksi kepada individu atau instansi tertentu.

"Tim ini nanti juga dapat menjatuhkan atau merekomendasikan penjatuhan sanksi (akibat tragedi Kanjuruhan). Kedua, tim independen juga akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi, baik regulasi yang diatur oleh FIFA (badan sepak bola dunia) maupun perundang-undangan kita," kata Mahfud ketika memberikan keterangan melalui video, Rabu.

"Tentu sekaligus sosialisasi kepada semua pemangku di dunia sepak bola, aparat keamanan, suporter hingga official. Semua harus memahami peraturan ini," sambungnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut tim independen ini tidak akan sama seperti tim-tim lain yang sudah dibentuk, usai terjadi tragedi di dunia sepak bola. Mahfud menggarisbawahi, TGIPF harus mampu mengurai pangkal permasalahan sepak bola di Tanah Air kerap diselimuti kericuhan.

2. PAN berharap dibentuknya TGIPF bisa jadi momen pembenahan sepak bola

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno [tengah]. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Adapun Eddy turut berharap agar dibentuknya TGIPF dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh dalam sepak bola Tanah Air. Dengan demikian, ke depan, pertandingan apapun tidak akan menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

"Semoga TGIPF menjadi langkah awal pembenahan sepak bola nasional secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir. Dari pembinaan sampai kompetisi," kata anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Cianjur tersebut.

3. Publik tandatangani petisi minta Iwan Bule mundur sebagai Ketum PSSI

Sekjen PSSI, Yunus Nusi (kiri), Ketum PSSI Mochamad Iriawan (tengah), dan Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing (kanan) saat konferensi pers mengumumkan tindak lanjut PSSI dalam kasus pengaturan skor di Kantor PSSI, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Di sisi lain, salah satu pihak yang dituding oleh publik harus bertanggung jawab adalah Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI), Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule. Bahkan, publik mendesak agar Iwan Bule mundur dari kursi ketum PSSI.

Setelah empat hari kejadian di Kanjuruhan, petisi yang digagas lewat platform Change.org telah diteken oleh 2.559 orang. Petisi itu dibuat oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat dan menargetkan diteken oleh 5.000 orang.

"Saya rasa harus ada yang bertanggung jawab dalam kejadian ini. Sebagai pemegang regulasi persepakbolaan di Indonesia sudah barang tentu PSSI bertanggung jawab akan kejadian ini. Tentunya, para pemegang jabatan yang ada di PSSI sudah semestinya malu akibat kejadian ini," kata Hendra Gunawan, salah satu orang yang menandatangani petisi tersebut.

"Ketua PSSI sudah tidak layak lagi menjabat di organisasi tersebut. Manusia tanpa hati nurani, rakus jabatan," tulis Nirmala Sari, penandatangan petisi lainnya.

Adapun Perhimpunan Jurnalis Rakyat mengatakan Iwan Bule dan pengurus PSSI harus mundur dari jabatannya sebagai bentuk rasa hormat terhadap korban tragedi Kanjuruhan dan pembenahan sepak bola secara keseluruhan.