Sekjen PAN Siap Dampingi Muhammadiyah Kelola Tambang

29 Jul 2024, 21:43 WIB

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. (Dok. Parlementaria)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menanggapi sikap resmi PP Muhammadiyah, yang akhirnya ikut mengelola konsesi tambang. Ia berharap PP Muhammadiyah bisa menunjukkan kepada publik pengelolaan tambang batubara dilakukan secara bertanggung jawab.

"Jadi, PP Muhammadiyah bisa membuktikan ketika mengelola usaha tambang tetap mematuhi kaidah-kaidah pelestarian lingkungan. Apalagi selama ini usaha pertambangan batubara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon," ujar Eddy ketika dikonfirmasi, Senin (29/7/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menyebut mengelola izin konsesi tembang harus dilakukan secara berhati-hati.

"Aspek good mining practices, aspek lingkungan dan aspek kebermanfaatan untuk ekonomi umat harus menjadi perhatian Muhammadiyah, dalam mengelola izin tambang dari pemerintah ini," katanya.

Eddy juga mengaku siap mendampingi PP Muhammadiyah dalam memilih mitra pengelolaan tambang. Sebab, ia ingin reputasi Muhammadiyah tetap terjaga.

"Saya selaku pimpinan Komisi VII DPR RI siap mendampingi untuk memastikan Muhammadiyah memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerja sama, untuk mengelola tambang tersebut," katanya.

Eddy mengatakan tidak ingin Muhammadiyah dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bekerja tidak secara profesional. Sebab, hal itu bisa mencederai reputasi Muhammadiyah.

1. Eddy Soeparno berharap PP Muhammadiyah bisa jadi acuan pengelolaan tambang yang baik

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Eddy berharap, Muhammadiyah bisa menjadi panutan dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi terhadap keberlanjutan lingkungan, profesional, dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

"Semoga dengan upaya profesionalitas dengan membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Prof Muhadjir, penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan. Muhammadiyah pun diharapkan bisa menjadi role model pengelolaan tambang yang dapat memberikaan kesejahteraan umat," katanya.

2. Bahlil janjikan Muhammadiyah dapat lokasi tambang terbaik

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ridwan Aji)

Sementara, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjanjikan Muhammadiyah mendapat lokasi tambang terbaik. Lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan Kaltim Prima Coal sudah dialokasikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU).

Sedangkan, ada enam titik yang disediakan pemerintah untuk ormas keagamaan. Muhammadiyah akan mendapatkan satu dari lima titik bekas galian tambang yang tersisa itu.

"Insyaallah untuk Muhammadiyah akan kami berikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar dari pada KPC," ujar Bahlil di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Senin.

Namun, Bahlil belum bisa membocorkan titik bekas galian tambang yang bakal ditawarkan kepada Muhammadiyah. Ia mengaku harus lebih dulu melaporkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Nanti, saya laporkan ke presiden dulu," imbuhnya.

3. PP Muhammadiyah mengaku tidak dapat tekanan untuk terima izin tambang

Haedar Nashir dan Muhadjir Effendy saat pengumuman keputusan Muhammadiyah atas tawaran izin usaha tambang. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan tidak ada tekanan dalam pengambilan keputusan untuk menerima izin konsesi pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah.

Haedar pun mengaku sudah terbiasa menghadapi kritik. Bahkan, PP Muhammadiyah disentil kadernya sendiri, lantaran bisa kompak dengan NU saat menyangkut pengelolaan izin tambang. Diketahui, selama ini NU dan Muhammadiyah kerap berbeda pandangan terkait kemaslahatan umat.

"Kami terbiasa dengan situasi seperti itu, demo maupun kritik sekeras apapun kami hadapi secara moderat. Begitu juga ada pandangan yang pro, pandangan-pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen, bahkan data dan fakta yang hidup tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini," kata Haedar di Yogyakarta, Minggu, 28 Juli lalu.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, memastikan pengelolaan tambang akan disertai dengan pemantauan ketat, evaluasi, hingga penilaian manfaat serta kerusakan bagi masyarakat.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah," ujar Abdul di lokasi yang sama.