Sekjen PBB: Hak Perempuan Masih Terancam, Perlu Tindakan Nyata

08 Mar 2025, 11:00 WIB

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Isyana Bagoes Oka melakukan peninjauan langsung terkait pelaksanaan perdana Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Dok. Humas KemenPPPA)

Intinya sih...

Sekretaris Jenderal PBB menegaskan ancaman serius terhadap hak-hak perempuan di seluruh dunia.
Diskriminasi, kekerasan, dan ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi realitas bagi banyak perempuan.
Perlunya perlindungan hukum, kesetaraan kerja, pendidikan STEM, dan partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menegaskan, hak-hak perempuan di seluruh dunia tengah menghadapi ancaman serius. Dalam peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret, Guterres menyoroti tantangan besar yang masih menghambat kesetaraan gender, meskipun telah ada kemajuan sejak Konferensi Beijing tiga dekade lalu.

"Ketika pintu kesempatan yang setara terbuka bagi perempuan dan anak perempuan, semua orang akan meraih kemenangan. Masyarakat yang setara itu lebih makmur dan damai, dan merupakan fondasi dari pembangunan berkelanjutan. Pada Hari Perempuan Internasional ini, kita mengakui 30 tahun kemajuan dan pencapaian sejak konferensi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Beijing," kata Guterres dalam pidato resminya, dikutip Sabtu (8/3/2025).

1. Diskriminasi, kekerasan, dan ketidaksetaraan ekonomi masih jadi realitas

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji memantau program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di di TPA Pertiwi di Boyolali. (dok. Kementerian BKKBN)

Dia menekankan diskriminasi, kekerasan, dan ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi realitas bagi banyak perempuan dan anak perempuan. Selain itu, ancaman baru juga muncul dalam bentuk algoritma yang bias, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan di dunia digital.

"Alih-alih mengarusutamakan hak-hak yang setara, kita malah melihat pengarusutamaan misogini," kata Guterres.

2. Dorong penguatan dan implementasi hukum untuk akhiri segala bentuk kekerasan

ilustrasi kekerasan (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia menyerukan perlunya perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan ini, serta aksi konkret untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi perempuan dan anak perempuan.

Guterres menegaskan pentingnya membuka pendanaan bagi negara-negara agar dapat berinvestasi dalam kesetaraan gender. Dia juga menekankan perlunya tindakan nyata untuk menciptakan kesempatan kerja yang adil, menutup kesenjangan upah gender, serta mengatasi tantangan dalam sektor pekerjaan perawatan.

Guterres mendorong penguatan dan implementasi hukum guna mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam proses pembangunan perdamaian.

3. Hapus hambatan bagi perempuan dan anak perempuan yang ingin berkarier di sains

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat bersama dengan masyarakat pada kunjungan kerjanya di Cilincing, Jakarta Utara. (Foto: Humas Kemkomdigi)

Di bidang pendidikan dan teknologi, Guterres menyerukan penghapusan hambatan bagi perempuan dan anak perempuan yang ingin berkarier di sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM). Menurutnya, Pakta Masa Depan PBB dan Global Digital Compact dapat menjadi panduan bagi negara-negara untuk mewujudkan kesetaraan gender di era digital.

"Ketika perempuan dan anak perempuan dapat bangkit, kita semua akan berkembang. Bersama-sama, mari kita teguh dalam mewujudkan hak, kesetaraan dan pemberdayaan menjadi kenyataan bagi semua perempuan dan anak perempuan, untuk semua orang, di mana saja," kata dia.