Palembang, IDN Times - Kericuhan saat rekapitulasi di kantor KPU Kabupaten Empat Lawang pada Selasa (7/9) membuat KPU provinsi mengambil alih rekapitulasi suara dengan melakukan pleno di Kantor KPU Sumsel, Kamis (9/5).
Keputusan mengambil alih jalannya rekapitulasi lantaran kondisi di Empat Lawang yang tidak kondusif. Sehingga, KPU Sumsel pun memutuskan untuk mengambil alih penuh proses rapat pleno penghitungan suara pileg.
Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumsel Hepriadi, mengatakan kericuhan rapat pleno di KPU Kabupaten Empat Lawang dipicu oleh banyaknya coretan berwarna putih (correction tapes) di formulir DA 1. Banyaknya coretan itu menyebabkan para saksi emosi dan melakukan protes keras.
"Untuk mengantisipasi kericuhan kembali terjadi, diputuskan KPU Sumsel langsung mengambil alih untuk melakukan rapat pleno penghitungan pileg Kabupaten Empat Lawang," ujar Hepriadi.
Kericuhan yang dilatarbelakangi oleh adanya saksi yang tak terima banyak coretan putih membuat mereka meminta untuk dilakukan pembukaan paksa kotak suara dan penghitungan suara ulang.
Hal itu ternyata sempat terekam dalam video. Adapun dalam video yang beredar, terlihat puluhan massa mencoba masuk ke dalam Kantor KPU Empat Lawang. Mereka terlibat aksi dorong-mendorong dengan pihak kepolisian.
Sedangkan di bagian dalam ruangan rapat pleno, seorang pria terlihat melemparkan kursi. Suara histeris perempuan terdengar jelas beriringan dengan tembakan peringatan dari luar yang terdengar hingga ruang sidang.
"Tenang-tenang," ujar suara pria yang ada di dalam rekaman.
"Mana KPU, mana KPU," teriak seorang pria yang mendadak mengamuk tersebut.
Sementara, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian itu terjadi karena ada salah paham saat pleno. Meski demikian, pihaknya tidak menetapkan tersangka.
"Untuk Empat Lawang tidak ada penetapan tersangka karena bisa selesai dengan negosiasi," ujar Supriadi.
Insiden ricuh tersebut menyisakan dua kabupaten yang suaranya lantas di-pleno di Palembang, yakni Kecamatan Lintang Kanan dan Talang Padang.
"Kita juga menurunkan tim untuk menyelidiki kasus formulir DA 1 yang penuh coretan tersebut. Nanti akan terlihat sumber masalahnya ada di mana," ujar Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumsel, Hepriadi.