Sentil Polisi Hapus Mural, Jokowi: Itu Urusan Kecil, Ngapain Takut

03 Des 2021, 14:00 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan jajaran Polri tentang turunnya indeks kebebas berpendapat. Persepsi publik mengenai kebebasan berpendapat yang semakin sempit dinilai dari kasus mural kritik pemerintah.

Jokowi mengaku tidak pernah memerintahkan untuk menghapus mural-mural tersebut.

"Dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu, pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog," ujar Jokowi dalam arahannya pada Kepala Satuan Wilayah Tahun 2021, yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

1. Jokowi sebut penghapusan mural jadi urusan Polsek

Presiden Jokowi beri arahan pada Kepala Satuan Wilayah tahun 2021 di Bali pada Jumat (3/12/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Kemudian, Jokowi memberikan contoh terkait kasus mural. Dia mengaku tak pernah memerintahkan agar mural dihapus. Ia juga meyakini hal itu bukan perintah dari Kapolri.

"Mural dihapus. Saya tahu gak mungkin itu. Perintahnya Kapolri juga gak mungkin. Perintahnya Kapolda juga gak mungkin. Perintahnya Kapolres juga mungkin gak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, beritahu Kapolsek. Itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah ada mural dihapus. Ramai," ucap Jokowi.

2. Jokowi sebut dirinya dihina tak pernah permasalahkan

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Kendati mendapatkan kritik dari mural, Jokowi mengaku tak keberatan. Sebab, selama ini dia dihinapun tidak pernah mempermasalahkannya.

"Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut. Ngapain? Baca ini hati-hati. Ini kebebasan berpendapat, tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi di balik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," ucapnya.

3. Jokowi minta Polri tidak panggil semua yang mengkritik pemerintah

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketum PBNU Said Aqil Siradj (Dok. Humas Polri)

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia ini juga mengingatkan agar tidak semua orang yang kritik pemerintah lalu dipanggil ke kantor polisi. Namun, apabila kritikan tersebut sudah menganggu ketertiban, hal itu dinilainya tepat untuk ditindaklanjuti.

"Tapi kalau gak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya, tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibaan juga jangan hilang dari Polri," terang Jokowi.