Jakarta, IDN Times - Netralitas Presiden Joko "Jokowi" Widodo sedang menjadi pergunjingan, usai ia menyatakan presiden memiliki hak berkampanye untuk pasangan calon tertentu, pada Rabu (24/1/2024) lalu.
Founder Evello Big Data Analytics, Dudy Rudianto menjelaskan, polemik ini sudah menjadi perhatian warga jagat maya. Hal ini diketahui dari hasil kajian yang dilakukan Evello di berbagai aplikasi media sosial.
Selain itu, data Evello juga menunjukkan sentimen publik cenderung negatif terhadap isu presiden boleh kampanye. Bobot sentimen negatif terhadap isu ini mencapai 76,65 persen.
“Tingginya sentimen negatif menunjukkan jika publik memang tidak menginginkan hak tersebut diambil oleh Presiden Joko Widodo, walaupun peraturannya membolehkan,” jelas Dudy dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (28/1/2024).
Berikut akumulasi data pembahasan isu presiden boleh kampanye di berbagai aplikasi media sosial.