Jakarta, IDN Times – Sembilan sekretaris jenderal (sekjen) partai koalisi pendukung calon petahana Presiden Joko "Jokowi" Widodo, pada Sabtu (4/8) mengadakan rapat untuk membahas struktur tim sukses (timses). Rapat itu juga membahas strategi dan janji politik untuk kampanye Pilpres 2019.
Pertemuan yang berlangsung dari pukul 19.30 hingga 21.30 menghasilkan 6 poin penting. Berikut
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan struktur tim kampanye sudah selesai dan disepakati bersama. “Jadi nanti ada dewan pengarah, jajaran para ketua umum partai pengusung. Kemudian juga ada tokoh-tokoh nasional yang ikut memberikan masukan-masukan terhadap aspek-aspek, agenda-agenda strategis ke depan,” kata Hasto di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/8).
Hasto mengatakan akan ada pertemuan pada Senin (6/8) untuk masing-masing parpol menyerahkan nama juga beserta dengan tokoh-tokoh masyarakat yang digalang yang nantinya juga masuk didalam struktur tim kampanye.
“Tentu saja ini semua masih bersifat usulan dan kemudian semuanya nanti akan dilaporkan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden,” sebutnya.
Setelah nama-nama diserahkan pada 6 Agustus, nantinya Jokowi beserta wakilnya akan menunjuk siapa yang akan mengisi jabatan ketua tim kampanye. “Kemudian di bawah pasangan calon ada ketua tim kampanye nasional yang nanti akan ditunjuk oleh pasangan calon,” ujar Hasto.
Selain ketua tim, nantinya akan ada sekretaris dan bendahara tim kampanye nasional. Selain itu akan ada 10 direktur yang akan membawahi bidang-bidang tertentu. Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut beberapa diantaranya seperti hukum advokasi, penggalangan, media informasi dan komunikasi, relawan, logistik dan alat kampanye.
“Ada tim ahli, kemudian ada Sekretaris tim kampanye nasional di mana seluruh sekjen memimpin kuorum disitu dan ada bendahara. Dan di bawah seluruh sekretaris tim kampanye nasional bersama dengan para sekjen yang mengisi kuorum, itu ada 10 direktorat (direktur), masing-masing secara spesifik yang membidangi tugas-tugas khusus termasuk di dalamnya ada yang menangani relawan,” jelas Hasto.
Meski tidak merinci apa saja Nawacita atau janji politik yang akan diberikan Jokowi di Pilpres 2019, Hasto mengungkapkan dasar dari Nawacita itu adalah lanjutan dari latar belakang serta masalah ketika Jokowi maju sebagai capres di Pilpres 2014.
“Berbagai persoalan saat itu yang dijawab dengan visi misi dimana di dalamnya ada program unggulan Nawacita itu. Nawacita implementasinya bagaimana tadi sudah dibahas. Dan kemudian ini menjadi dasar di dalam perumusan Nawacita kedua dan ini meletakkan dasar bagaimana visi ke depan,” katanya.
Selain itu, para sekjen juga sepakat adanya penajaman kerja sama antar partai politik agar lebih efektif ke depannya termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
”Tadi disampaikan juga bagaimana dulu kesulitan-kesulitan dari pemerintahan Pak Jokowi. Misalnya visi misi dengan Nawacita nya ternyata RPJMN nya dulu masih disusun masa pemerintahan Pak SBY sehingga dibutuhkan assignment khusus,” ujar Hasto.