Serikat Buruh Apresiasi Direksi Baru BPJAMSOSTEK

Lebih lanjut Anggoro menjelaskan bahwa ke depannya ia menargetkan kepesertaan BPJAMSOSTEK bisa tumbuh hingga 50 persen dari total seluruh pekerja Indonesia. 

“Kami akan memperbanyak coverage. Saat ini kepesertaan baru 30 persen dari total pekerja Indonesia. Maka target kita menuju ke angka lebih dari 50 persen kepesertaan dari total pekerja Indonesia,” jelas Anggoro.

Anggoro juga mengatakan, pihaknya aktif dan terus memperbaiki kualitas pelayanan. Menurutnya, upaya digitalisasi akan semakin masif dilakukan oleh pihaknya. 

“Itu yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat. Perbaikan bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJAMSOSTEK”, tutupnya.

Di satu sisi, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyambut baik pertemuan tersebut dan berharap bisa membangun hubungan komunikasi yang baik antara BPJAMSOSTEK dan serikat buruh sebagai mitra. 

Elly mengaku diundang langsung dengan jajaran direksi di tiga minggu pertama kerja pertama itu belum pernah dialami sebelumnya. Ia pun menerangkan, pihak serikat buruh selalu menginginkan keterbukaan dan terjadinya dialog yang baik dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. 

“Kita sudah melihat manfaat yang sangat bagus dari BPJAMSOSTEK, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) Hermanto Achmad. Ia menjelaskan, susunan direksi baru ini sangat beragam, karena tiga orang berasal dari internal dan empat dari eksternal. Ia pun berharap jalinan komunikasi yang baik bisa terus berjalan.  

“Langkah Direksi mengadakan pertemuan dengan para stakeholder sangat positif. Saya berharap akan ada pertemuan reguler lainnya. Komunikasi di antara kita jangan hanya sampai sini saja. Jangan ada hambatan komunikasi dalam hal kebaikan," kata Hermanto.

Sementara itu, saat disinggung mengenai kasus penyelidikan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan, kedua pihak serikat buruh menjunjung asas praduga tak bersalah dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. 

“Proses hukum ini harus dilakukan secara clear dan harus ada kejelasan duduk persoalannya dari Kejaksaan Agung. Kalau ada kejelasan, maka tidak akan ada prasangka buruk dari para peserta,” tegas Hermanto.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan penyidikan terhadap BPJS Ketenagakerjaan perihal dugaan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi. Pada Agustus hingga September 2020, BPJS Ketenagakerjaan mengalami unrealized loss mencapai Rp43 triliun. Selanjutnya pada akhir Desember 2020 menurun jadi Rp 22,31 triliun,  dan pada Januari 2021 unrealized loss sebesar Rp 14,42 triliun.

Akan tetapi, menurut pandangan pakar ekonomi Roy Sembel, unrealized loss BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa disamakan dengan kasus PT Jiwasraya (Persero). Ia menilai, unrealized loss masih  wajar dan merupakan bagian dari risiko investasi saham di pasar modal.

“Bisa kembali untung sejalan dengan membaiknya ekonomi setelah pandemik COVID-19. Unrealized loss ini tidak logis jika dikategorikan sebagai kerugian hasil manipulasi yang berpotensi pidana. Lebih pada risiko bisnis yang sudah dikalkulasi dengan baik,” tutupnya. (CSC)