Jakarta, IDN Times - Serikat buruh dan pekerja menyatakan mundur dari tim teknis pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“KSPSI AGN, KSPI, dan FSP Kahutindo memutuskan untuk keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis RUU (Cipta Kerja),” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/7/2020).
Said Iqbal menjelaskan alasan serikat buruh dan pekerja keluar dari tim teknis RUU Ciptaker. KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, agar terkesan buruh diajak bicara.
“Padahal tidak bisa membuat keputusan untuk mengubah pasal-pasal di dalam RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh,” kata Iqbal.
Setidaknya menurut Iqbal, ada empat alasan mengapa KSPI keluar dari tim bentukan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Pertama, tim hanya menampung masukan. Kedua, unsur Apindo dan Kadin tidak bersedia menyerahkan konsep tertulis.
“Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk berdiskusi secara mendalam, dan keempat, tim tidak bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja,” ujar Iqbal.
Setelah menyatakan keluar dari tim teknis RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, saat ini kata Iqbal, KSPI sedang konsolidasi kaum buruh untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia, yang rencananya akan digelar serentak pada awal Agustus 2020.
Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Di mana untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di gedung DPR/MPR. Sedangkan daerah, dipusatkan di kantor gubernur atau DPRD provinsi.
Said Iqbal menjelaskan, dalam aksi tersebut ada dua tuntutan yang akan disuarakan. Pertama, menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan kedua, menolak PHK akibat dampak COVID-19.
“Kedua isu tersebut merupakan isu besar yang menjadi perhatian serius buruh Indonesia,” katanya.
“Sebelum aksi dilakukan, terlebih dahulu kami akan menyerahkan konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR RI terkait dua isu tadi,” sambung Iqbal.
KSPI berharap kepada pemerintah dan DPR RI agar menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian fokus menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi yang akan terjadi. Dalam hal ini Iqbal menegaskan, Omnibus Law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis. Karena itu, pembahasan Omnibus Law harus segera dihentikan.
“KSPI mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi dalam menangani penyebaran COVID-19 dan penyelematan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Said Iqbal.
Oleh karena itu, selain meminta agar pembahasan Omnibus Law dihentikan, pihaknya meminta agar pemerintah men-stabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, menjamin ketersediaan material impor dengan menerapkan kebijakan yang efisien, menghindari PHK massal dengan melakukan dialog bersama serikat buruh, dan menjaga daya beli masyarakat dan buruh dengan tetap memberikan upah ketika buruh dirumahkan.