Serikat Pekerja Garuda Indonesia Belum Putuskan Mogok Kerja

Tomy mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut masalah ini di Kemenko Maritim. Menurut dia belum ada hasil yang didapat karena masih sebatas menginvetasir masalah.

"Permasalahan sudah diinvetarisir di Kemenko Maritim, dan infonya sudah diserahkan ke Menteri BUMN. Maka dari itu ini tindak lanjut," kata dia. 

Terkait rencana menggelar aksi mogok, kata Tomy, pihaknya masih menunggu karena progress komunikasi telah berjalan.

"Dan dari Menteri BUMN sudah menyambut juga. Beliau sebagai menteri teknis kami tunggu keputusan dari Beliau apa. Kami belum bisa sampaikan karena pertemuan belum, tapi pindah tempat, sementara tidak kami beritahu. Kemungkinan ada kesibukan dari pada kejar ke sini gak ketemu," ujar dia.

APG dan Sekarga melakukan aksi mogok kerja agar pemerintah menindaklanjuti tuntutan mereka, di antaranya melakukan perombakan direksi BUMN. Salah satu alasan mogok kerja adalah mediasi antara karyawan dan direksi Garuda tak memenuhi titik temu, untuk membahas kerugian perusahaan hingga USD 213,4 juta atau sekitar Rp 2,88 triliun pada 2017, yang diduga karena kegagalan direksi dalam mengelola perusahaan.

Kebobrokan di tubuh manajemen Garuda sudah semakin parah yang berimbas pada kualitas pelayanan pada penumpang, sehingga menyebabkan banyak penerbangan yang delayed (tertunda) atau cancelled (dibatalkan).

Sementara, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia memastikan seluruh layanan penerbangan maskapai pelat merah ini tetap beroperasi dengan normal, menyusul adanya informasi yang menyebutkan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) kembali merencanakan aksi mogok.

Sejalan dengan wacana aksi mogok yang disampaikan Sekarga dan APG, manajemen kembali menegaskan Garuda Indonesia selalu membuka ruang diskusi atas masukan dan aspirasi yang disampaikan Skarga dan APG, khususnya dalam menyelaraskan aspirasi mereka dengan upaya peningkatan kinerja operasional perusahaan.

"Mengingat upaya ruang diskusi tersebut telah didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN, yang saat ini masih terus berlangsung, kami tentunya berharap prioritas akan komitmen kelancaran operasional penerbangan tetap dijunjung tinggi oleh rekan-rekan Sekarga dan APG," ujar Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia Hengki Heriandono dalam keterangan pers, Rabu (4/7).