Diancam Dibunuh hingga Diserang dengan Kunai, Ini Perjalanan Wiranto

Pria kelahiran 4 April 1947 ini adalah anak dari pasangan RS Wirowijoto dan Suwarsijah. Ayah Wiranto adalah seorang guru sekolah dasar. Pada usianya yang sebulan, Wiranto dibawa pindah orangtuanya ke Surakarta, karena agresi Belanda di Yogyakarta. Akhirnya, di Surakarta dia mengenyam pendidikan hingga tamat SMA.

Wiranto melanjutkan pendidikan di militer. Pada 1984, Wiranto melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI AD dan pada 1995 ia melanjutkan pendidikannya dengan memilih jurusan Administrasi Negara di Universitas Terbuka. Pada tahun berikutnya, ia juga mengambil pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer.

Karier Wiranto di dunia militer memang cukup gemilang. Pada 1987-1991, dia pernah menjadi ajudan Presiden ke-2 RI Soeharto. Setelah diangkat menjadi ajudan presiden, karier militernya naik pesat. Ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, hingga KASAD.

Selepas jabatannya sebagai KASAD, Wiranto ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI (sekarang Panglima TNI) pada Maret 1998, atau masa transisi dari Orde Baru menuju era reformasi.

Salah satu proses yang harus dihadapi saat itu adalah ketika Timor Timur ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Kala itu, kebijakan Presiden ke-3 RI BJ Habibie adalah melaksanakan referendum sesuai dengan permintaan beberapa negara yang diuntungkan dengan pisahnya Timor Timur terlepas dari Indonesia.

Wiranto selaku Panglima ABRI sudah menjalankan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan. Namun, ada sebuah tuduhan yang mengarah pada Wiranto terkait adanya pembakaran rumah penduduk oleh milisi pro dan anti-kemerdekaan. Tudingan menyebut bahwa mereka diperintah Wiranto, tetapi hal itu tidak terbukti.

Usai menjabat sebagai Panglima ABRI, karier politik Wiranto dimulai. Pada masa pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Wiranto diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 1999.

Namun, pada 2000, Wiranto mengundurkan diri sesuai dengan surat resmi yang dikirimkan kepada Gus Dur, dan ia mendapatkan balasan dari Gus Dur.

Setelah Wiranto pensiun dari militer, ia mencoba membangun karier politik. Pada 2004, dia melaju sebagai kandidat presiden dari Partai Golkar. Saat itu, Wiranto berpasangan dengan Salahudin Wahid.

Wiranto maju capres setelah memenangkan konvensi capres yang digelar Partai Golkar. Namun, pasangan ini kalah dalam pilpres yang dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dam Jusuf Kalla (SBY-JK).

Pada 21 Desember 2006, Wiranto mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan menjadi ketua umum partai. Deklarasi Hanura saat itu dihadiri banyak tokoh nasional seperti mantan Presiden Gus Dur, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

Meski gagal pada 2004, Wiranto kembali mengikuti kontestasi Pilpres. Kali ini, ia menjadi pendamping JK yang mencalonkan sebagai presiden pada 2009. Keduanya diusung Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat JK-WIN. Namun, pasangan capres ini gagal ke Istana karena pasangan SBY-Boediono memenangkan Pilpres 2009.

Pada 2014, Wiranto kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan konglomerat media, Hary Tanoesoedibjo. Namun rencana tersebut akhirnya urung dilakukan, mengingat minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam Pemilihan Legislatif 2014.

Kini, pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo, Wiranto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada reshuffle Kabinet Kerja II, menggantikan Luhut Binsar Panjdaitan.

Nama Wiranto kerap dikait-kaitkan dengan Tragedi 1998 dan pelanggaran HAM di Timor Timur. Tragedi 1998, Wiranto disebut-sebut sebagai dalang di balik penculikan sejumlah mahasiswa dan aktivis, serta kerusuhan di Trisakti. Namun, ia membantah tudingan itu.

Selain Tragedi 1998, Wiranto juga disebut-sebut terlibat kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, yang diduga dilakukan secara sistematis, meluas, dan terencana yang meliputi antara lain pembunuhan massal, penyiksaan, dan penganiayaan.

Selain itu bentuk kejahatan HAM lainnya di Timor Timur adalah, pemindahan dan pengungsian paksa, perbudakan dan pemerkosaan, pembakaran rumah, serta perusakan dan penghilangan barang bukti. Semuanya itu dilakukan secara langsung, baik oleh milisi, aparat kepolisian, maupun militer.

Wiranto diduga terlibat namun bukan sebagai eksekutor, tetapi sebagai orang di balik tragedi tersebut, karena posisinya saat itu sebagai Panglima ABRI. Namun, tudingan tersebut tidak terbukti hingga kini.