Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berencana mengeluarkan aturan sertifikasi pernikahan yang rencananya berlaku mulai 2020. Sertifikasi pernikahan tersebut mengundang banyak komentar di kalangan masyarakat, termasuk para millennial.
Seperti apa ya komentar para millennial soal sertifikasi pernikahan?
Anna, perempuan kelahiran 1994 yang bekerja sebagai karyawati perusahaan swasta turut memberikan komentar terkait sertifikasi pernikahan. Dia berharap sertifikasi pernikahan tidak membuat pasangan untuk sulit menikah.
Secara keseluruhan, Anna tidak masalah dengan rencana sertifikasi pernikahan. Justru dia menggap hal itu dapat memberikan bekal kepada calon pasangan.
"Karena tujuannya baik juga, untuk membekali saat nanti menjalankan pernikahan," tutur Anna kepada IDN Times di Jakarta, Minggu (17/11).
Tetapi, Anna menekankan, sertifikasi pernikahan harus segera disosialisasikan agar masyarakat dapat memahami dengan baik. "Aku lebih setuju kalau sistemnya hanya seperti pembekalan pranikah, bukan kalau gagal lulus terus malah gak diizinkan nikah," terangnya.
Kevi, laki-laki kelahiran 1996, berpendapat sertifikasi pernikahan konsepnya terlalu berlebihan. Menurutnya, tes kesehatan adalah hal yang sudah cukup tanpa embel-embel sertifikasi pernikahan.
"Hanya dengan tes kesehatan saja (cukup) menurut aku, kalau untuk sertifikat kayaknya jadi makin berlebihan," tuturnya..
Kevi mengatakan, masyarakat pada umumnya yang ingin menikah seharusnya tanpa sertifikasi pernikahan pun harus paham makna dari pernikahan. Sebab, setiap keluarga memiliki cara tersendiri untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, sehingga tidak bisa disamaratakan.
"Kan pasti sudah dewasa, pola pemikiran berubah, harusnya bisa ngontrol diri dan menjaga," ujar laki-laki yang berprofesi sebagai senior cook di sebuah restoran internasional itu.
Dia juga menambahkan, kehidupan pernikahan banyak berhubungan dengan ranah privasi. Sehingga, dia khawatir sertifikasi pernikahan bisa masuk sampai ke ranah privasi.
"Soalnya ini ada hubungannya sama privasi, takutnya pembahasan dan sertifikasi ini membuat tidak ada privasi," kata dia.
Sementara Qolbi, seorang mahasiswi dari perguruan tinggi negeri ini lebih memfokuskan perhatiannya kepada masyarakat adat. Menurut dia, masyarakat adat harus mendapatkan sosialisasi lebih agar sertifikasi pernikahan bisa mereka dapatkan juga.
Qolby juga menekankan agar dalam pembekalan sertifikasi pernikahan harus ada pembahasan yang modern seperti pembagian peran di dalam pernikahan.
"Aku pribadi setuju sih. Asal materinya berimbang soal istri dan suami, gak ada gap. Pentingnya persiapan menikah, finansial, mental, kesehatan reproduksi, pembagian peran, dan sebagainya," ujar Qolby.